Berita Bali

PENYALAHGUNAAN Pengelolaan LPD, Dinilai Tak Tepat Disebut Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Simak ulasannya berikut ini.

Supartika
Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022. 

TRIBUN-BALI.COM - Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa ( LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022.

Hal ini dikarenakan, menurutnya tindak pidana korupsi ada unsur merugikan negara.

Namun menurutnya dalam hal ini tak ada kerugian negara.

Menurutnya tindakan pidana, yang terjadi lebih tepat pada penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasar 347 KUHP.

Baca juga: TERSANGKA Wirawan Kembali Diperiksa Penyidik, Kasus LPD Anturan

Baca juga: LPD BAKAS Digeledah Kejari Klungkung, Buntut Kasus Dugaan Korupsi Rp 4,2 Miliar

Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022.
Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022. (Supartika)

 

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu, berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun,” katanya.

Ia juga mengatakan, karena LPD merupakan pembaga keuangan yang didirikan oleh desa adat dan dikecualikan dari ketundukannya terhadap UU Lembaga keuangan mikro.

Maka sah menurut hukum apabila pengembalian uang yang disalahgunakan diatur oleh hukum adat Bali.

Sehingga menurutnya hal itu memenuhi rasa keadilan nasabah LPD.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved