Berita Bali

PENYALAHGUNAAN Pengelolaan LPD, Dinilai Tak Tepat Disebut Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Simak ulasannya berikut ini.

Supartika
Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022. 

Karena bisa dikategorikan tindak pidana korupsi karena ada keuangan negara, baik uang pusat maupun daerah yang disertakan.

“Apakah menerima modal awal? Kalau menerima berarti ada uang daerah di LPD dan itulah uang negara,” katanya.

Ia menilai, jika menggunakan pasal penggelapan, maka uang tersebut tidak akan kembali ke LPD namun oknumnya yang akan dipidana.

Dan jika ingin uang nasabah kembali, maka nasabah yang melakukan gugatan ke LPD dan prosesnya cukup lama.

Sehingga dengan tindak pidana korupsi maka uang tersebut dikembalikan ke negara cq LPD.

Sementara itu, dari sisi ilmu keuangan, Dosen Unud, Prof. Dr. I Wayan Ramantha mengatakan apa yang termuat dalam neraca keuangan adalah satu-kesatuan bukan hanya modal semata.

Ia pun mempertanyakan, jika modal tersebut milik pemerintah, nantinya apakah uang diposito dari nasabah dan utang juga milik pemerintah.

“Jika misalnya LPD macet, bisakah menagih ke pemrintah. Neraca itu satu kestuan, jangan hanya modalnya saja. Itu dalam ilmu keuangan,” katanya.

Namun ia mengatakan, intinya jika terjadi permasalahan di LPD, uang tersebut harus kembali ke LPD. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved