Berita Bali

PENYALAHGUNAAN Pengelolaan LPD, Dinilai Tak Tepat Disebut Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Simak ulasannya berikut ini.

Supartika
Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022. 

TRIBUN-BALI.COM - Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa ( LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022.

Hal ini dikarenakan, menurutnya tindak pidana korupsi ada unsur merugikan negara.

Namun menurutnya dalam hal ini tak ada kerugian negara.

Menurutnya tindakan pidana, yang terjadi lebih tepat pada penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasar 347 KUHP.

Baca juga: TERSANGKA Wirawan Kembali Diperiksa Penyidik, Kasus LPD Anturan

Baca juga: LPD BAKAS Digeledah Kejari Klungkung, Buntut Kasus Dugaan Korupsi Rp 4,2 Miliar

Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022.
Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022. (Supartika)

 

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu, berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun,” katanya.

Ia juga mengatakan, karena LPD merupakan pembaga keuangan yang didirikan oleh desa adat dan dikecualikan dari ketundukannya terhadap UU Lembaga keuangan mikro.

Maka sah menurut hukum apabila pengembalian uang yang disalahgunakan diatur oleh hukum adat Bali.

Sehingga menurutnya hal itu memenuhi rasa keadilan nasabah LPD.

Karena hal itu, sepenuhnya berada di bawah kewenangan desa adat tempat LPD yang bersangkutan beroperasi.

Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022.
Penyalahgunaan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dinilai tidak tepat dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, saat pelaksanaan Seminar Bersama PHDI Bali, dengan LP LPD Bali dan BKS LPD Bali di Kantor PHDI Bali, Rabu 14 September 2022. (Supartika)

Namun berbeda dengan Palguna, Kabid Hukum Polda Bali, Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, mengatakan penyalahgunaan pengelolaan LPD dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena ada penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Sementara itu, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Bali, I Putu Gede Sudharma juga mengamini apa yang disebutkan oleh Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra.

Karena bisa dikategorikan tindak pidana korupsi karena ada keuangan negara, baik uang pusat maupun daerah yang disertakan.

“Apakah menerima modal awal? Kalau menerima berarti ada uang daerah di LPD dan itulah uang negara,” katanya.

Ia menilai, jika menggunakan pasal penggelapan, maka uang tersebut tidak akan kembali ke LPD namun oknumnya yang akan dipidana.

Dan jika ingin uang nasabah kembali, maka nasabah yang melakukan gugatan ke LPD dan prosesnya cukup lama.

Sehingga dengan tindak pidana korupsi maka uang tersebut dikembalikan ke negara cq LPD.

Sementara itu, dari sisi ilmu keuangan, Dosen Unud, Prof. Dr. I Wayan Ramantha mengatakan apa yang termuat dalam neraca keuangan adalah satu-kesatuan bukan hanya modal semata.

Ia pun mempertanyakan, jika modal tersebut milik pemerintah, nantinya apakah uang diposito dari nasabah dan utang juga milik pemerintah.

“Jika misalnya LPD macet, bisakah menagih ke pemrintah. Neraca itu satu kestuan, jangan hanya modalnya saja. Itu dalam ilmu keuangan,” katanya.

Namun ia mengatakan, intinya jika terjadi permasalahan di LPD, uang tersebut harus kembali ke LPD. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved