Perjalanan Hacker Bjorka Retas Data di Indonesia, Buat Pemerintah 'Sibuk' Hingga Emergency Response

TRIBUN-BALI.COM – Perjalanan Hacker Bjorka Retas Data di Indonesia, Buat Pemerintah 'Sibuk' Hingga Emergency Response.

Beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan aksi seorang peretas hacker yang membobol data penting milik masyarakat Indonesia.

Hacker tersebut merupakan salah satu anggota forum online “Breached Forums” dengan username “Bjorka”.

Bjorka pun memulai aksinya dengan meretas data pelanggan provider internet plat merah, IndiHome pada 20 Agustus 2022.

Sebanyak 26 juta data pelanggan pun disebut telah dijual secara online.

Tidak hanya itu, Bjorka pun memulai eksistensinya dengan kembali meretas 1,3 miliar data kartu SIM pada 31 Agustus 2022.

Hal ini pun sempat mendapatkan respon dari Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wameninfo), Semuel Abrijani Pangerapan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta pada Senin 5 September 2022.

Ia pun berpesan kepada hacker untuk berhenti menyerang Indonesia, karena hal tersebut pun dapat merugikan masyarakat.

Baca juga: Siapa di Balik Sosok Hacker Bjorka? Simak Asal-usulnya Berikut Ini

"Tiap kali kebocoran data yang dirugikan masyarakat, kalau bisa jangan menyerang," kata Semuel ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin 5 September 2022.

Bukannya berhenti, Bjorka pun malah kembali meretas 105 juta yang disebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum pada 6 September 2022.

Tidak hanya itu, ia pun menuliskan pesan kepada pemerintah ‘Stop Being Idiot’.

Lebih lanjut, Bjorka pun kembali melancarkan aksinya, bukan main-main, ia pun meretas dokumen Presiden Indonesia pada 9 September 2022.

Doxing Sejam Jumlah Pejabat

Bak seperti playground, Bjorka pun terus melancarkan aksinya, tidak hanya meretas, ia pun turut melakukan aksi doxing (menyebarkan data pribadi seseorang) untuk menyerangnya yang dilakukan Bjorka dari tanggal 10 hingga 12 September 2022 itu, mencatut sejumlah nama pejabat tinggi berikut ini daftarnya seperti yang dilansir Tribun-Bali.com dari Kompas.com pada Kamis 14 September 2022:

 - Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika

- Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

- Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo

- Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

 - Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia

  - Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta

- Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

Dalam aksi doxing pejabat tersebut, Bjorka melakukannya melalui media yang berbeda, tak lagi menggunakan Breached Forums seperti dalam empat kasus kebocoran data di Indonesia sebulan terakhir.

Dari grup Telegram itu, KompasTekno sempat mengamati datanya. Setelah divalidasi, beberapa informasi yang terdapat di sana bisa dikatakan benar demikian, salah satunya seperti data nomor telepon para pejabat yang kerap dihubungi wartawan.

Selain membagikan data pribadi, Bjorka juga menyampaikan pesan untuk para pejabat publik melalui grup Telegram tersebut.

Baca juga: Dianggap Pengalihan Isu Kasus Ferdy Sambo, Hacker Bjorka Langsung Tantang Kapolri Jenderal

Dari grup Telegram Bjorka, pesan kemudian disebarkan melalui akun Twitter dengan handle @Bjorkanism. Di Twitter, Bjorka membagikan pesan dengan menandai akun Twitter milik pejabat publik yang jadi target aksi doxing.

Pada Sabtu, 10 September 2022, Bjorka sempat membagikan Tweet yang berisi pesan ucapan selamat ulang tahun ke Johnny G Plate. Cuitan itu dibarengi dengan dibagikannya data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika lewat grup Telegram.

Seakan tak puas dengan melakukan doxing ke Johnny, Bjorka melanjutkan aksinya ke sejumlah pejabat publik. Pada Minggu 11 September 2022 Bjorka kembali melakukan aksi doxing ke pejabat publik seperti Puan Maharani.

Dengan menandai akun Twitter milik Puan Maharani dengan handle @puanmaharani_ri, Bjorka membagikan pesan kritik yang mempertanyakan perayaan ulang tahun ketua DPR itu di tengah adanya demonstrasi harga BBM.

"Bagaimana kabar Anda, bu @puanmaharani_?, bagaimana rasanya merayakan ulang tahun saat banyak orang yang protes harga BBM tepat di depan kantor anda?" tulis Bjorka di akun Twitter dengan handle @bjorkanism, pada Minggu 11 September 2022.

Sama seperti yang dilakukan untuk Johnny, sebelum mengunggah pesan ke Twitter, Bjorka juga telah lebih dulu membagikan data pribadi Puan Maharani lewat grup Telegramnya.

Aksi Bjorka dalam menyebar pesan dan doxing pejabat publik itupun lantas sempat menjadi trending topic di Twitter. Akun Twitter Bjorka sendiri pada hari Minggu lalu, telah mencapai sekitar 150.000 lebih follower dalam waktu yang cukup singkat.

Menkominfo: Serangan Siber Bukan Tugas Pokok Kominfo

Kemudian, dalam satu kesempatan, Menteri Kominfo, Johnny G Plate sempat mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan serangan siber, termasuk kebocoran data, bukanlah tugas pokok dari Kominfo, melainkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Di bawah PP 71 Tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi, bukan ada di Kominfo. Semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis BSSN," kata Johnny di raker bersama Komisi I DPR RI, sebagaimana dikutip dari YouTube TVR Parlemen, pada Rabu 7 September 2022

Johnny menambahkan, selama ini, Kominfo banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal kebocoran data hanya agar publik mengetahuinya.

 "Kami menjawab itu semuanya hanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan dengan hal-hal teknis serangan siber. Serangan siber sepenuhnya domain (tanggung jawab) BSSN," kata Menkominfo.

Emergency Response

Menerima serang bertubi-tubi dari Bjorka, pemerintah Indonesia pun akhirnya mengambil tindakan.

Bersama dengan jajaran kabinetnya dalam rapat Intern di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 12 September 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun membahas soal aksi peretasan Bjorka.

Usai rapat, Johnny G Plate mengungkapkan jika data yang bocor di publik saat ini merupakan data-data umum.

“Sebagian data-data yang lama, hanya tim lintas kementerian lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate usai rapat dikutip Tribun-Bali.com dari Tribunnews.com pada Rabu 14 September 2022.

Dalam mengantisipasi kebocoran data yang terjadi, menurutnya perlu ada emergency respon atau tanggap darurat.

Karenanya pemerintah akan melakukan langkah tanggap darurat untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, kominfo polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya.

Hanya saja Johnny tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apa saja emergency response yang dilakukan pemerintah.

(*)

(Kompas.com/Zulfikar Hardiansyah, Tribunnews.com/Taufik Ismail/Adi Suhendi)