Berita Badung

Terkait Petisi Polusi Udara di Canggu, Dewan Badung :Anggap Autokritik

Masalah petisi polusi suara di Canggu kabarnya hari ini akan dibahas di Pemerintah Provinsi Bali oleh beberapa pihak khususnya Satuan Polisi Pamong Pr

TB/Istimewa
I Gede Aryantha 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Masalah petisi polusi suara di Canggu kabarnya hari ini akan dibahas di Pemerintah Provinsi Bali oleh beberapa pihak khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kendati demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung juga menanggapi hal tersebut, dengan meminta pemerintah untuk menegaskan aturan yang ada.

I Gede Aryantha misalnya, Politisi Gerindra asal Canggu Kuta Utara itu menganggap jika semua tersebut merupakan Autokritik. Sehingga masyarakat dan pengusaha perlu introspeksi diri sendiri.

"Anggap saja itu Autokritik. Soalnya saya tidak tau warga Canggu mana yang protes. Tapi kalau memang di warga Canggu, saya pasti tau karena semua keluarga yang asalnya dari Canggu asli saya kenal," tegasnya Rabu 14 September 2022.

I Gede Aryantha
I Gede Aryantha (TB/Istimewa)

Diakui, saat ini pemerintah harus tegas. Bahkan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat saat ini. Sehingga ada aturan yang jelas untuk melakukan tindakan.

"Jadi kalau melanggar aturan kenakan sangsi tegas. Ini perlu pengawasan juga," ucapnya.

Kendati demikian pihaknya juga mengaku jika petisi itu belum disampaikan detail. Pasalnya lokasi tidak dijelaskan hanya menyebutkan Canggu.

"Lokasinya tidak jelas dimana maksudnya. Tapi kasus serupa pernah ada, seperti dekat rumah saya. Tapi sudah langsung dilaporkan ke Satpol PP," jelasnya.

Berbeda dengan Canggu daerah pantai, suara musik yang keras pasti datang dari beberapa lokasi seperti daerah Berawa dan Desa Tibubeneng. Kendati demikian pihaknya meminta agar semua introspeksi diri masing-masing.

"Jadi taati aturan, tidak akan ada masalah. Karena wilayah pariwisata yang sedang berkembang pasti ada perselisihan," tegasnya.

Lebih lanjut anggota fraksi Badung Gede itu meminta, agar masalah tidak berlarut-larut instansi terkait khususnya Satpol PP Badung maupun Provinsi agar mengawasi dan lebih tegas menegakkan perda Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Kendati demikian, masalah petisi polusi suara di Canggu menjadi atensi pemerintah setempat. Bahkan kabarnya petisi itu dibuat oleh masyarakat sekitar yang merasa kebisingan akan musik di bar, restoran, beach club yang ada di daerah tersebut.

Beberapa villa yang ada di daerah itu pun komplain dan hingga munculnya petisi dan surat terbuka terkait kebisingan dan bar maupun club yang berdekatan dengan pura. Petisi ini dibuat oleh seseorang bernama P Dian. Adapun judul dari petisi itu yakni Basmi Polusi Suara di Canggu

Camat Kuta Utara I Putu Eka Permana pun tak menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku polusi suara yang menyebabkan warga sekitar terganggu.

"Jadi suara yang besar itu dianggap menganggu," ujar Eka Permana. (*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved