Sponsored Content

Dewan Klungkung Ingatkan Pemda Awasi Aktivitas Tenaga Kerja Asing

Pemkab dan DPRD Klungkung telah menetapkan Perda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Anggota DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata saat membacakan pendapat akhir fraksi terkait Perda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing beberapa hari lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Pemkab dan DPRD Klungkung telah menetapkan Perda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Namun anggota dewan menilai perlunya pengawasan dalam penggunaan tenaga asing.


Seperti yang diungkapkan seorang anggota DPRD Klungkung I Wayan Jana. Menurutnya pemerintah daerah harus berani memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing, jika dikemudian hari tidak disiplin dalam membayar Dana Kompensasi tenaga Kerja Asing (DKTKA) kepada Pemerintah.

Baca juga: Kejari Klungkung Tangani 4 Kasus Dugaan Korupsi, 2 Sudah Penyidikan, 2 Kasus Dalam Penyelidikan


"Juga harus diawasi penggunaan tenaga kerja asing dari jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan. Agar jangan sampai tertutup peluang tenaga kerja lokal kita untuk mendapatkan peluang kerja di daerahnya sendiri," ujar Made Jana belum lama ini.


Hal serupa diungkapkan anggota DPRD Klungkung lainnya, I Wayan Buda Parwata. Ia memandang Perda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing selain memuat pengaturan terkait kejelasan dokumen perencanaan tenaga kerja asing, semestinya juga memuat kejelasan dengan jenis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang boleh diberikan untuk dikerjakan dengan tenaga kerja asing.

Sehingga dari awal sudah ada upaya perlindungan tenaga kerja lokal.

Baca juga: Dewan Minta Pemkab Klungkung Kawal Usulan Perbaikan Jalan di Kecamatan Dawan ke Provinsi Bali


"Apakah tukang kebun di sebuah hotel boleh menggunakan tenaga kerja asing? apakah tukang las di sebuah perusahaan boleh menggunakan tenaga kerja asing? Jika semua pekerjaaan dapat diberikan untuk dikerjakan dengan tenaga kerja asing, maka kondisi ini akan membuat keresahan bagi tenaga kerja lokal," jelas Buda Parwata.


Sehingga menurutnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di bentuk tidak semata-mata untuk menambah sumber pendapatan, akan tetapi bagaiman upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal dalam menghadapi situasi global saat ini. (*)

 

 

Berita lainnya di Berita Klungkung

 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved