Berita Badung

Pemangku Kepentingan Parekraf Canggu Sepakati Enam Poin Terkait Petisi Polusi Bising

Pemangku Kepentingan Parekraf Canggu Sepakati Enam Poin Terkait Petisi Polusi Bising

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Harun Ar Rasyid
Capture dari Change.org
Petisi Basmi Polusi Suara di Canggu | End Extreme Noise in Canggu 

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi tercapainya kesepakatan diantara pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif Bali khususnya di Desa Canggu, Kabupaten Badung, terkait Petisi Polusi Suara.

Selain itu Sandiaga juga mendorong kesepakatan itu terus diperkuat guna menghadirkan layanan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga usai bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan seperti Bendesa Adat Canggu, Perbekel Canggu, Dinas Pariwisata Bali dan Badung, Satpol PP, serta pengelola bar maupun restoran di Canggu, Jumat (16/9/2002) dini hari.

Menparekraf Sandiaga saat meninjau Nusa Penida didampingi Bupati Klungkung Nyoman Suwirta.
Menparekraf Sandiaga saat meninjau Nusa Penida didampingi Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. ((Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin))

"Hari ini kita Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan seluruh pemangku kepentingan dan tadi sudah dilaporkan kesepakatan yang sebelumnya telah tercapai akan terus dimonitor di level teknis oleh Pak Kadis (Kadispar Provinsi Bali)," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Sebelumnya para pemangku kepentingan di Canggu telah menyepakati enam poin.

Yakni batasan desibel suara maksimal 70 desibel untuk area outdoor, batasan waktu operasional hingga pukul 01.00 WITA, komitmen pelaku usaha dan masyarakat serta aparat dalam rangka pengawasan di lapangan, konsistensi masyarakat dan pengusaha dan (aparat), serta konsisten melakukan pengawasan secara bersama-sama, tetap mengingatkan kepada pengusaha dan masyarakat sekitar agar jangan sampai melampaui batas-batas yang disepakati.

Selain itu juga akan terus dilakukan upaya-upaya sosialisasi serta penegakan aturan.

Menparekraf Sandiaga mengatakan, kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya akan terus diperkuat termasuk untuk nantinya ditingkatkan dalam bentuk regulasi sehingga dapat menjadi payung hukum agar dapat dilakukan penindakan jika ada yang melanggar peraturan tersebut.

Pariwisata harus dapat menghadirkan harmoni dan keseimbangan sehingga harus dapat memperhatikan semua sisi, sehingga tercipta kenyamanan bukan hanya bagi wisatawan tapi juga masyarakat setempat.

"Saya berharap sekali agar kesepakatan yang sudah tadi disampaikan dimonitor terus dan ditingkatkan nanti dalam bentuk regulasi yang sudah mempertimbangkan perhitungan dari perkembangan zaman dan kami harapkan bahwa ini bisa membawa Canggu ke arah lebih baik. Kesepakatan yang sudah terjalin dua hari lalu kita harapkan bisa ditingkatkan di dalam payung hukum yang bisa menjadi dasar dari implementasi dan supervisinya," tutur Sandiaga.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian akan hal ini.

Terlebih Bali dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Presidensi G20 yang sebelumnya juga menjadi tempat penyelenggaraan rangkaian event internasional seperti World Tourism Day, World Conference on Creative Economy, dan lainnya.

"Kita ingin ini diselesaikan dengan kearifan lokal dan kita harapkan ini bukan yang pertama dan kita akan monitor sampai G20. Kita harapkan ini semuanya bisa tercapai solusi dan yang dikedepankan adalah pendekatan adat dan budaya," ujar Menparekraf Sandiaga.

Lebih jauh, kata Menparekraf, hal ini harus jadi momentum dalam upaya menghadirkan penataan pariwisata yang lebih baik di Bali.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved