Berita Bali

Angka Inflasi di Bali Masuk 10 Tertinggi Se-Indonesia, Pemprov Adakan Operasi Pasar

Bali merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam daftar 10 Provinsi dengan angka inflasi yang cukup tinggi yakni 6,4 persen.

Tribun Bali/Wahyuni Sari
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra 

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR - Bali merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam daftar 10 Provinsi dengan angka inflasi yang cukup tinggi yakni 6,4 persen.

Mengenai hal tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan disatu sisi inflasi terdapat sisi positif untuk petani namun jika terlalu tinggi juga tidak baik karena itu harus dibuat ekuilibriumnya.

“Keseimbangan antara dengan daya beli masyarakat supaya tetap terjangkau.

Jadi itu sekarang sedang diatur sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Presiden. Jadi untuk di Provinsi saya serahkan kepada Pak Sekda untuk mengendalikan. Kabupaten atau Kota Se-Bali sudah dilakukan rapat untuk mengendalikan inflasi,” jelasnya ketika ditemui pada, Jumat 16 September 2022 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra (Tribun Bali/Wahyuni Sari)

Koster juga mengatakan untuk pertama kalinya angka inflasi Bali diatas Nasional. Namun disisi lain, petani diuntungkan karena harga menjadi tinggi. Hanya saja harga tidak boleh terlalu tinggi sekarang akan dikendalikan dalam waktu dekat dan akan dilakukan program operasi pasar.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Gubernur Bali sudah mengundang semua Bupati/Walikota untuk berperan berkontribusi mengendalikan inflasi di Bali. Penyebab inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga dari beberapa komoditas.

“Tentunya komoditas ini kita bagi dua, ada komoditas yang harganya bukan oleh pemerintah contoh BBM kan Gubernur kan nggak bisa mengendalikan, yang kedua ada yang dikendalikan oleh pihak luar seperti harga tiket pesawat kan tidak bisa kita kendalikan. nah terhadap itu Pak Gubernur sudah melakukan kepada Menteri Perhubungan supaya harga tiket ke Bali itu bisa ditekan,” kata, Dewa.

Yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah adalah komoditas-komoditas pangan, terdapat tujuh komoditas seperti misalnya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur, beras dan daging ayam. Dan saat ini seluruh Bupati/Walikota sudah diperintahkan Gubernur untuk mengecek kembali produksinya.

“Jika ada penurunan produksi, Pak Gubernur sudah menginstruksikan supaya Bupati Walikota yang daerahnya merupakan wilayah produsen agar berupaya meningkatkan produksinya. Dengan jalan apa? satu dengan cara memperluas area cocok tanam yang kedua memberikan bantuan bibit yang ketiga bantuan teknologi dan lain-lain itu sudah disambut oleh para bupati,” imbuhnya.

Lalu yang kedua harus diperhatikan juga distribusinya, apakah terdapat gangguan distribusi atau tidak kalau ada agar diatasi supaya distribusi lancar karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi tapi karena juga ada gangguan distribusi. Khusus untuk mengendalikan harga-harga ini supaya petani yang merupakan produsen itu tidak diminta menurunkan harga, karena ini mereka menikmati keuntungan, maka yang dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur adalah membantu transportasinya.

“Misalnya bawang dari Kintamani mau dibawa ke mana harga bawang di tingkat petani tetap sesuai dengan harga pasar tapi untuk pengangkutannya ke pasar itu yang harus dibantu sehingga dengan demikian kenaikan harga yang di pasar. Beneran itu tidak menghitung biaya transportasi sehingga bisa menekan harga,” tandasnya.

Bali merupakan wilayah yang dijadikan sampel dalam survei pasar untuk inflasi pada dua Kabupaten yakni Buleleng dan kota Denpasar.

Pemerintah Provinsi Bali juga sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas-komoditas ini yang disalurkan melalui perusahaan daerah yang ditunjuk melalui Bupati/Walikota, mudah-mudahan nanti angkanya bisa kita dapatkan segera.

“Yang kedua diperintahkan melaksanakan operasi pasar murah ini beberapa sudah berjalan dan akan terus berjalan ada yang dari profesi ada Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa daerah harus mengalokasikan anggaran untuk menekan inflasi sebesar 2 persen dari sisa dana transfer umum sudah kita lakukan jadi profesi Bali sudah menganggarkan dan menggeser anggarannya dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang diarahkan oleh pemerintah pusat lewat Menteri Keuangan seperti tadi transportasi batuan sosial latihan kerja untuk penciptaan lapangan kerja dan sudah kita anggarkan,” tandasnya.

Ia juga menjelaskan dua persen ini adalah sisa untuk 3 bulan ke depan karena yang lalu kan sudah yang cair. Untuk membeli dua persen dari dana transfer umum yang tersisa itu nilainya sekitar Rp. 8,3 miliar namun Bali sudah mengalokasikan lebih sekitar Rp. 8,9 miliar.

“Ini adalah perintah sampai akhir tahun ini Jadi kita diharapkan diminta oleh pemerintah pusat agar sampai akhir tahun ini inflasi di Bali bisa di bawah rata- rata nasional. Nasional kan 5 sementara kita masih 6. Akhir tahun ya harus dibawa 5,” tutupnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved