Berita Bangli

Pemkab Bangli Alokasikan Dana Sebesar Rp 1,7 Miliar Lebih Untuk Bantuan Sosial

Pemkab Bangli Alokasikan Dana Sebesar Rp 1,7 Miliar Lebih Untuk Bantuan Sosial

ist
Dinsos P3A Bangli saat melakukan sosialisasi bantuan sosial di Kantor Camat Kintamani 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) atau Rp 2,7 miliar lebih, untuk penanganan inflasi dampak kenaikan harga BBM. Dari total anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan ke Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bangli, Ida Ayu Gede Yudi Sutha dikonfirmasi Selasa (20/9/2022) membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan total DTU yang dialokasikan ke Dinsos P3A sebesar Rp 1.715.700.000.

Lanjutnya, jumlah anggaran tersebut selanjutnya diplot untuk dibagikan pada KK miskin dan penyandang disabilitas yang tersebar di empat kecamatan. Untuk Kecamatan Bangli, Tembuku dan Susut, lanjutnya, masing-masing ditentukan 709 KK miskin dan 40 disabilitas. Sedangkan di Kintamani 1.419 KK miskin dan 80 disabilitas.

"Kami yang menentukan jumlahnya berdasarkan anggaran yang dialokasikan. Total penerima dari empat kecamatan sebanyak 3746 KK diantaranya 3546 KK kategori masyarakat miskin, dan 200 disabilitas. Hari ini kami sudah sosialiasi di Kecamatan Kintamani," ucapnya.

Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya menegaskan penerima bantuan diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan catatan, penerima bantuan diluar dari masyarakat yang mendapat bantuan BLT BBM dari pemerintah pusat. Yang mana jumlahnya sebanyak 11.128 KK.

"Ini untuk menghindari penerima bantuan ganda. Selain masyarakat yang terdata di DTKS, desa boleh mengusulkan masyarakat miskin yang belum masuk DTKS. Sehingga seluruh masyarakat kurang mampu bisa merasakan bantuan. Dalam hal ini, kami mengimbau agar desa segera memasukkan warga bersangkutan di DTKS," jelasnya.

Dayu Yudi menambahkan, dalam hal ini Desa juga bisa melakukan update data, apabila ditemukan masyarakat yang masuk DTKS namun sudah mampu. "Itu ada mekanismenya. Desa berhak melakukan pembaharuan data. Mengingat sekarang sistemnya sudah online, silakan desa meminta operatornya untuk menindaklayakkan status warga, terutama yang mendapatkan bantuan. Mungkin dengan alasan karena sudah meninggal, sudah mampu, dan sebagainya," ungkap dia.

Lanjut dia, nilai bantuan untuk KK miskin dan Disabilitas berbeda. Untuk KK miskin bantuannya sebesar Rp 150 ribu, sedangkan disabilitas Rp 200 ribu.

Dayu Yudi menambahkan, bantuan ini dibagikan dalam bentuk tunai untuk tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember. Soal teknis pencairannya, apakah diberikan diberikan dalam bentuk rapel atau per bulan, ia mengaku masih dibahas. "Kami masih bahas lebih lanjut," katanya.

Sementara Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menjelaskan, secara umum anggaran Rp 2,7 miliar lebih ini terbagi di sejumlah dinas. Diantaranya Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. "Masing-masing OPD itu sudah mendetailkan perencanaannya," ujarnya.

Mengenai pelaksanaannya, Sedana Arta mengatakan pihaknya masih menunggu kesiapan dari masing-masing OPD bersangkutan. Namun ia menegaskan dari sisi anggaran pihaknya sudah menyiapkan. "Dalam rapat perdana kami juga undang dari Tipikor Polres Bangli dan Kejaksaan Bangli untuk melakukan pendampingan.

Sehingga tidak ada rasa takut dari kawan-kawan untuk melaksanakan kegiatan. Karena dari awal pendampingan, baik itu dari kejaksaan maupun kepolisian sudah sangat kooperatif memberikan masukan. Baik itu dari sisi pengadaan, bagaimana pendataan, hingga siapa yang berhak," jelasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved