Berita Badung

Pintu Pengiriman Babi ke Luar Bali Sudah di Buka, GUPBI Bali: Semua Tak Semudah Kecuali Divaksin

Pintu Pengiriman Babi ke Luar Bali Sudah di Buka, GUPBI Bali : Semua Tidak Semudah Itu Kecuali di Vaksin

TB/Istimewa
Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah pusat kini sudah membuka pintu untuk pengiriman babi bali ke luar daerah melalui Surat Edaran (SE) no 6 tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku (PMK) dan hewan produk rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan.

Namun ada pengecualian pengaturan yaitu diperbolehkan melalulintaskan babi ke luar dari Bali.

Bahkan syaratnya dipermudah dengan tidak adanya pengaturan syarat vaksinasi pada hewan babi didalamnya.

Menyikapi kondisi itu, Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali mengakui jika semua itu tidak bisa dilaksanakan denga baik.

Pasalnya ada hal teknis saat dilakukan pengiriman babi tersebut.

"Memang ada SE untuk pelonggaran penjualn ke luar daerah, namun jika vaksin bukan menjadi suatu acuan apa itu benar? Bagaimana dengan daerah penerima, apa mereka menerima tanpa mengetahui asal usul kesehatan hewannya," tegas Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa saat dikonfirmasi Selasa 20 September 2022.

Pihknya mengatakan tidak bisa sesederhana tersebut. Bahkan jika vaksin sebagai persyaratan juga tidak menjadi masalah, pasalnya Babi di Bali kini sudah dilakukan vaksinasi.

"Vaksin kan kita sudah diberikan sebanyak 800 ribu," tegasnya.

Diakui, pengiriman babi keluar daerah sudah diperbolehkan saat SE nomor 5 dikeluarkan hanya saja ada beberapa persyaratan salah satunya harus dilakukan karantina 14, menerima vaksinasi minimal 1 dosis atau menunjukan hasil uji laboratorium negatif PMK.

Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) dan surat riwayat kesehatan hewan, serta menerapkan tindakan pengamanan Biosecurity

"Karena dulu belum ada vaksin jadi belum ada pengiriman keluar, termasuk pusat karantina juga tidak ada, sehingga peternak harus melakukan karantina mandiri," bebernya sembari mengatakan karantina ini bukan karena PMK namun karena wabah ASF yang dulu.

Pihaknya mengakui persyarat ini diperketat karena wialayah penerima babi juga tidak mau terdampak PMK. Sehingga pihaknya mengaku vaksinasi ini sebenarnya menjadi hal yang sangat penting.

"Sebenarnya jumlah babi yang siap dikirim itu banyak. Tapi karena persyaratan ini, pengiriman tertunda. Walaupun bisa dikirim, jika wilayah yang menerima meminta harus ada catatan kesehatan dan vaksin, kan sama dengan kita harus vaksin," ucapnya.

Lebih lanjut dirinya mengakui jumlah babi di Bali saat ini berkisar 700 ribu lebih. Maka dari itu pihaknya memohon vaksin PMK.sebanyak 800 ribu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved