Sponsored Content

Koster Serahkan 64 Sertifikat Hak Milik Gratis, Tuntaskan Konflik Agraria di Semarapura Klod Kangin

Gubernur Bali Wayan Koster mendapatkan apresiasi dari masyarakat Klungkung, karena mampu menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung sejak 1970

Istimewa
Penyerahan 64 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) secara gratis kepada masyarakat Semarapura Klod Kangin dirangkaikan dengan penandatanganan Prasasti Reforma Agraria di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, pada Minggu (Redite Wage, Wayang) 25 September 2022. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mendapatkan apresiasi dari masyarakat Klungkung, karena mampu menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung sejak 1970 di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kabupaten Klungkung.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung saat Koster menyerahkan 64 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) secara gratis kepada masyarakat Semarapura Klod Kangin dengan total luas tanah mencapai 1,1 hektare.

Penyerahan dirangkaikan dengan penandatanganan Prasasti Reforma Agraria di Kelurahan Semarapura Klod Kangin, pada Minggu (Redite Wage, Wayang) 25 September 2022. Acara itu disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Andri Noviandri, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, dan Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom.

Tuntasnya konflik agraria di Kelurahan Semarapura Klod Kangin menambah catatan sejarah perjuangan  Koster dalam menangani reforma agraria di Pulau Dewata secara cepat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali.

Baca juga: Gubernur Bali Wayan Koster Resmikan PLTS Berkapasitas 400 Kwp di Jalan Tol Bali Mandara

Sebelumnya, mantan anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini berhasil: 1. Menuntaskan konflik agraria sejak tahun 1960 di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng yang mencakup 612 hektare tanah; 2) Menuntaskan konflik agraria sejak 1920 atau sudah 100 tahun lebih di Kelurahan Tanjung Benoa, Badung, yang menyangkut 2,5 hektare tanah; dan 3) Menuntaskan konflik agraria sejak 1970-an atau 52 tahun lamanya di Kali Unda,

Semarapura Kangin, Klungkung, dengan total luas keseluruhan mencapai 12.850 m2.

Dalam sambutannya, Koster menyampaikan selamat kepada 64 warga di Kelurahan Semarapura Klod Kangin yang telah mendapatkan SHM.

“Sebelum sertifikat ini diserahkan, saya mengeluarkan

surat keterangan bahwa lahan yang ditempati warga di sini status kepemilikannya bukan dari Pemprov Bali. Jadi, bisa diproses oleh BPN Provinsi Bali, kemudian BPN Klungkung mendapat tugas memproses penyertifikatan tanah tersebut hingga diberikan kepada 64 warga secara gratis,” ujar gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, ini yang disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga: MenKopUKM Dukung Realisasi Reforma Agraria Melalui Korporatisasi Petani

Koster menegaskan, di era kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali tidak boleh ada yang macam–macam dalam memproses program Reforma Agraria. Semua harus klir untuk kepentingan masyarakat.

“Jadi bekerja untuk rakyat, ya harus untuk rakyat, jangan macam-macam. Apalagi sudah ada kebijakan Reforma Agraria,” tegas Koster.

Ia lantas bertanya ke warga penerima SHM apakah ada di antara mereka yang dimintai duit untuk penguruan sertifikat? Lalu warga menjawabnya tidak.

Gubernur jebolan ITB ini mengungkapkan, Reforma Agraria ini dilakukannya, karena ikut merasakan bagaimana menjadi orang susah di masa kecil. Sehingga segala sesuatu yang bersentuhan dengan masalah masyarakat,Gubernur Koster akan menyelesaikannya sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Semua masalah Reforma Agraria di Bali akan

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved