Berita Jembrana

AMPAG Desak Pemerintah Selesai Desember, Masyarakat Gilimanuk Pertanyakan Status Pelepasan HPL

AMPAG Desak Pemerintah Selesai Desember *Masyarakat Gilimanuk Kembali Pertanyakan Status Pelepasan HPL

Tribun Bali/Coco
Masyarakat saat berkumpul bersama di depan Kantor DPRD Jembrana, Selasa 27 September 2022. 

NEGARA, TRIBUN BALI - Puluhan warga Kelurahan Gilimanuk kembali mendatangi gedung DPRD Jembrana, Selasa 27 September 2022.

Mereka kembali membahas terkait kelanjutan agar segera penyerahan tanah HPL Gilimanuk kepada pemerintah pusat.

Dalam pembahasan yang melibatkan eksekutif dan legislatif Jembrana ini, pihaknya meminta alias memberi waktu agar akhir tahun ini sudah dieksekusi.

Masyarakat saat berkumpul bersama di depan Kantor DPRD Jembrana, Selasa 27 September 2022.
Masyarakat saat berkumpul bersama di depan Kantor DPRD Jembrana, Selasa 27 September 2022. (Tribun Bali/Coco)

Menurut pantauan, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk ( AMPAG) ini diterima oleh eksekutif dan Pansus 3 DPRD Jembrana.

Di sana, mereka membahas langkah-langkah kongkrit yang diharapkan oleh masyarakat.

"Kedatangan kami kali ini lebih kongkrit dan lebih riil. Kami meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk memberikan keputusan dalam waktu secepatnya. Artinya nanti diusulkan eksekutif dan disetujui legislatif untuk melepas HPL Gilimanuk kepada pemerintah pusat," tegas Kordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk ( AMPAG), I Gede Bangun Nusantara usai kegiatan.

Menurut Gede Bangun, ketika sudah disetujui dan diserahkan, warga Gilimanuk akan segera melakukan permohonan pensertifikatan menjadi hak milik (SHM). Keyakinan ini bercermin dari sejumlah pertemuan yang dilakukan dengan legislatif.

Progresnya dikatakan sudah sangat bagus. Misalnya, dari ekskutif sudah menujuk tim baru dari BPKAD untuk hal ini, kemudian dari DPRD juga telah membentuk pansus baru.

Intinya, pihaknya mewakili masyarakat Gilimanuk memberikan tenggat waktu hingga Desember 2022 ini.

Pihaknya akan terus mengejar terkait janji dan permintaan masyarakat ujung barat Pulau Bali ini.

"Sehingga dengan ini, dari eksekutif, legislatif dan kami akan mendata. Nanti akan terlihat, mana aset pemerintah dan mana aset masyarakat. Nah setelah rapat ini, tim tri parkit ini akan mendelegasikan untuk pendataan," ungkapnya.

Bangun menyebutkan, luas lahan ditempati masyarakat yang diperjuangkan adalah 150 hektare lebih dengan jumlah 2.500 kepala keluarga (KK). Rata-rata per KK memiliki 3,5 are.

"Sampai sekarang sudah 80 persen dari 2.500 KK yang mengumpulkan data-data bahkan rangkap 4. Harusnya dengan besarnya masyarakat ini, pemerintah sudah bisa jalan. Karena jelas, ini bukan kepentingan elit, segelintir masyarakat dan lainnya. Tapi ini kebutuhan dari masyarakat seluruhnya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus 3 DPRD Jembrana Terkait Tanah Gilimanuk, I Ketut Suastika menjelaskan, pihaknya bersama eksekutif dan AMTAG kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait status tanah HPL di Gilimanuk. Dia menyampaikan akan segera koordinasi dengan Kementrian dan BPN di Jakarta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved