Brigpol RRS Tembak Tersangka hingga Tewas di Belu, Pengamat Unwira: Itu Masih Taraf Wajar

Brigpol RRS Tembak Tersangka hingga Tewas di Belu, Pengamat Unwira: Itu Masih Taraf Wajar

 

TRIBUN-BALI.COM, KUPANG - Kasus polisi tembak warga Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan publik.

Korban tewas dalam kasus tersebut bernama Gerson Yaris Lau (18), tersangka penganiayaan.

Gerson Yaris Lau ditembak Brigpol RRS saat berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap.

Korban tewas dengan luka tembak di bagian bahu.

Baca juga: Kasus Polisi Tembak Warga Belu, Kuasa Hukum: Polisi Dibekali Senjata Bukan Untuk Habisi Warga!

Pihak keluarga yang tak terima dengan aksi Brigpol RRS lalu mengarak jenazah Gerson Yaris Lau keliling kota Atambua, ibukota Kabupaten Belu.

Lalu, membawa jenazah Gerson Yaris Lau ke Mapolres Belu, video tersebut pun viral di media sosial.

Kasus tersebut kini sedang ditangani Bid Propam Polda NTT.

Menanggapi kasus itu, Pengamat Hukum dari Unwira, Mikhael Feka, S.H, M.H mengatakan, Brigpol RRS tidak bisa dipidana atau dihukum karena aksi tersebut merupakan upaya untuk melumpuhkan korban.

Baca juga: Profil Singkat Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Dalam penanganan terhadap DPO termasuk dalam kasus Polisi Tembak Warga Belu ada SOP tersendiri juga, jika yang bersangkutan melarikan, melawan atau membahayakan aparat penegak hukum, maka pertama memberikan tembakan peringatan dan kalau sampai lari, maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi bisa  melumpuhkan.

"Upaya itu, tidak sampai menembak mati.  Namun, apabila terjadi hal-hal yang melampaui kemampuan polisi maka bisa melakukan upaya polisi menjalankan tugas sebagai perintah jabatan. Kalau menjalankan tugas sebagai perintah jabatan itu dibolehkan dalam UU," kata Mikhael.

Terkait melumpuhkan, salah sasaran sehingga tembakan tidak mengena kaki atau tangan dan akhirnya DPO meninggal.

"Jadi intinya yang dilihat adalah mainstrea kondisi di lapangan itu dalam kondisi sesuatu yang abnormal, artinya aparat berhadapan dengan orang yang diduga kuat melakukan suatu  tindak pidana, sehingga terkadang dalam situasi lapangan yang tidak menentu yang dilihat mainstrea, kalau mainstrea itu mau melumpuhkan tapi faktor lapangan dan mengenai organ lain  sehingga sampai menimbulkan kematian.

"Itu masih dalam taraf kewajaran, itu bagi saya polisi itu bisa dilindungi pasal 51(1) KUHP. Aturan ini menyatakan,"barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved