Berita Jembrana

Naik 11 Persen, ASDP Ketapang Terapkan Kenaikan Tarif Penyeberangan Mulai 1 Oktober

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengambil kebijakan kenaikan tarif penyeberangan lintas provinsi melalui KM 184 tahun 2022.

Istimewa
Ilustrasi Pelabuhan Gilimanuk - ASDP Ketapang Terapkan Kenaikan Tarif Penyeberangan Mulai 1 Oktober 

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Kementrian Perhubungan ( Kemenhub) akhirnya mengambil kebijakan kenaikan tarif penyeberangan lintas provinsi melalui KM 184 tahun 2022.

Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2022 mendatang.

Kenaikannya rata-rata sebesar 11 persen.

Penyesuaian tarif penyeberangan tersebut akan diberlakukan secara serentak termasuk diterapkan ASDP Cabang Ketapang untuk Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang. 

Baca juga: Kuota Solar di SPBN Pengambengan Terbatas, HNSI Jembrana akan Sampaikan ke Pusat


General Manajer ASDP Cabang Ketapang, Muhammad Yasin mengungkapkan, pihaknya telah memastikan bahwa kenaikan tarif penyeberangan sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan Rabu 28 September 2022 kemarin.

Keputusan tersebut berlaku 3 hari setelah ditetapkan. 


"Rencana (kenaikan tarif penyeberangan) mulai 1 Oktober 2022 pukul  00.00 WITA," kata Yasin saat dikonfirmasi, Kamis 29 September 2022. 


Dia melanjutkan, secara umum pengumuman penyesuaian tarif penyeberangan tersebut juga diikuti oleh para pihak seperti Gapasdap dan juga Infa.  


"Untuk kenaikannya rata-rata 11 persen," tandasnya.

Baca juga: Jembrana Bahas Peruntukan DID Rp8,8 Miliar, Fokus Percepatan Pemulihan Ekonomi di Gumi Makepung


Sebelumnya, pihak Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Gilimanuk juga mengaku pasrah dengan kondisi saat ini.

Sebab, pihaknya diminta menunggu dan sabar.

Namun ia memperingatkan, dampak dari tak ada penyesuaian tarif bisa berujung fatal seperti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) masal jika perusahaan merugi.


"Sementara masih belum. Masih mengambang, tak tau seperti apa (penyesuaian tarif kapal). Belum tau juga sebabnya ngambang karena pelampung atau gimana," ujar Ketua DPC Gapasdap Gilimanuk, Gusti Putu Astawa yang menandakan ia sudah gerah dengan belum adanya penyesuaian tarif kapal pasca kenaikan BBM.


Disinggung mengenai jika penyesuaian tarif ini terus diundur, Astawa mengungkapkan dampaknya adalah kemungkinan pengusaha banyak keok (rugi).

Imbas dari pengusaha keok, pasti terjadi efisiensi yakni PHK masal.


"Dampaknya cukup besar jika sampai penyesuaian tarif kapal ini berlarut-larut. Bisa saja terjadi PHK massal ketika perusahaan itu keok," tegasnya memperingatkan. (*)

 

 

Berita lainnya di Berita Jembrana

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved