Berita Badung

Jelang G20, Semua Papan Reklame Kadaluarsa dan Tak Berizin Diturunkan Satpol PP Badung

Jelang G20, Semua Papan Reklame Yang Kadaluarsa dan Tak Berizin Diturunkan Satpol PP Badung

TB/Istimewa
Satpol PP Badung saat menurunkan papan reklame di wilayah Kuta Selatan beberap waktu lalu 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Badung terus menggencarkan untuk menurunkan billboard atau papan reklame yang tidak memiliki izin dan kadaluarsa.

Penurunan papan reklame dilakukan kini di fokuskan di wilayah Badung selatan.

Hal itu dilakukan untuk menyambut pelaksanaan KTT G20 yang dilaksanakan di wilayah Badung selatan.

Sehingga dengan dilakukan penertiban sejak dini, wilayah Badung yang dijadikan kegiatan Internasional itu terlihat bersih.

Satpol PP Badung saat menurunkan papan reklame di wilayah Kuta Selatan beberap waktu lalu
Satpol PP Badung saat menurunkan papan reklame di wilayah Kuta Selatan beberap waktu lalu (TB/Istimewa)

Kasatpol PP Badung, IGAK Surya Negara yang dikonfirmasi 30 September 2022 mengatakan jika penurunan papan reklame sudah dilakukan dari beberapa waktu yang lalu. Saat sudah dipastikan Badung menjadi kegiatan G20, pihaknya mengaku sudah mengambil ancang-ancang untuk membersihkan wilayah Badung selatan

"Jadi dari bulan Mei 2022 lalu kita persiapkan. Namun pembongkaran dilakukan bertahap," tegas Surya Negara.

Pihaknya mengaku sampai saat ini sudah ada 15 bilboard atau papan reklame berukuran besar yang sudah diturunkan di wilaya Kuta Selatan. Semua itu tidak memiliki izin, termasuk iklannya sudah kadaluarsa.

"Untuk baliho atau sepanduk-sepanduk kita turunkan sendiri. Namun untuk papan reklame ini kita harus mengajak pihak ketiga atau buruh proyek. Karena harus menggunakan mesin las dan yang lainnya," jelasnya.

Pembongkaran papan reklame pun sempat menjadi kendala Satpol PP Badung. Pasalnya anggaran untuk pembongkaran papan reklame terbatas

"Sebelumnya kan sempat ada rasionalisasi, jadi anggaran kita terbatas. Makanya itu juga menjadi alasan kenapa kita memfokuskan di wilayah selatan yang merupakan tempat pelaksanaan G20," tegasnya

Lebih lanjut dirinya menegaskan, semua papan reklame yang tidak mengantongi izin akan di bongkar. Meski pemilik mengaku akan mengurus izinnya.

"Kalau izin belum keluar kita akan tetap bongkar, karena pemasangan papan reklame harus melihat tata ruang. Bisa saja pemasangan papan reklame tidak mendapatkan izin karena menyalahi taga ruang," bebernya.

Kendati demikian pihaknya berharap, pemerintah desa juga ikut melakukan pengawasan terkait adanya pemasangan papan reklame tersebut. Sehingga pemasangan papan reklame bisa terkontrol.

"Sampai saat ini ada 15 lebih papan reklame yang diturunkan. Namun untuk keseluruhan termasuk sepanduk dan baliho itu sudah banyak," imbuhnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved