Sposored Content

Gubernur Bali Wayan Koster Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali

Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wahyu Priyono yang telah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Bali

Istimewa
Gubernur Bali, Wayan Koster hdair dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat 30 September 2022. 

Komitmen Menata Keuangan Negara, Anggota VI BPK RI Apresiasi Luar Biasa Gubernur Wayan Koster

TRIBUN-BALI.COMGubernur Bali, Wayan Koster memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya sekaligus ucapan terimakasih kepada Wahyu Priyono yang telah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali dari Bulan Mei 2021-Agustus 2022, atas kontribusinya di dalam melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dan Saya juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Kepala Perwakilan di Kalimantan Barat.

Ucapan terimakasih dan selamat ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali dihadapan Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Bapak Dr. Pius Lustrilanang, Auditor Utama Keuangan Negara VI, BapakLaode Nusriadi, mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, WahyuPriyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali yang baru, Joko Agus Setyono, Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali, dan Pimpinan Instansi  Vertikal pada, Jumat (Sukra Wage, Wayang) 30 September 2022.

Dalam kesempatannya, Gubernur Bali jebolan ITB ini juga mengucapkan selamat datang dan bertugas di Bali kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi  Bali yang baru, Joko Agus Setyono.

“Kami berharap kemitraan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut  dalam rangka meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah,” kata  Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Dalam sambutannya, Wayan Koster menegaskan hubungan Pemerintah  Provinsi Bali dengan BPK Perwakilan Provinsi Bali di dalam koordinasi, komunikasi, serta kerjasamanya sangat baik dan bagus. Sehingga meraih hasil yang sangat bagus pula yang ditandai dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 9 kali secara berturut – turut dari tahun 2013 – 2021, juga Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Kabupaten/Kota se-Bali.

Baca juga: Pencapaian Infrastruktur dan Sarana Prasarana 4 Tahun Kepemimpinan Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace

Pencapaian Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali merupakan hasil arahan, kebijakan, dan bimbingan dari BPK Provinsi Bali. “Terus terang Saya juga mengariskan dengan pengalaman di DPR RI, selalu mengarahkan agar WTP yang diraih merupakan WTP yang berkualitas. Jadi bukan sekedar WTP, tapi WTP memang secara substansial tidak lagi normatif semata, namun memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara faktual,” ujar mantan Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini seraya menyatakan WTP yang diraih tidak saja berkualitas, tapi juga memberikan rasa nyaman bagi Kepala Daerah dan Aparatur Birokrasi di Bali.

Mengakhiri sambutannya, mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan terimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali atas arahan BPK Pusat dan kerjasamanya yang sudah sangat baik ini.

“Selamat dan semoga Bapak Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang berkenan dan bahagia selama berada di Bali dengan suasana alam yang indah ini,” tutupnya yang disambut tepuk tangan.

Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Karena Bali disebutnya sebagai daerah yang berkomitmen kuat di dalam menata tata kelola keuangan negara secara transparan, akuntabel dan diperlihatkan melalui predikat WTP dari hasil pemeriksaan BPK.

“Bahkan dalam Laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut, Bali sudah luar biasa dengan mencapai 95,56 persen. Siapa dulu Gubernurnya. Angka ini melampaui target nasional sebesar 75 persen  dan rata rata nasional sebesar 78,4 persen,” kata Dr. Pius Lustrilanang sembari mendorong peran DPRD di Bali untuk ambil bagian lebih besar dalam upaya pengawasan dan melakukan pemantauan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved