Berita Jembrana

Antisipasi Penyelewengan Anggaran Penyaluran Bansos, Pemkab Jembrana Minta Pendampingan

pemerintah meminta pendampingan kepada para aparat hukum agar nantinya tak terjadi penyelewengan bantuan sosial tersebut alias tepat sasaran.

Tribun Bali/Coco
Suasana saat Bupati Jembrana, I Nengah Tamba beraama Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pengawalan khusus antara kedua belah pihak di Warung Green Land Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Selasa 4 Oktober 2022 siang. 

NEGARA, TRIBUN BALI - Pemkab Jembrana bersama Polres Jembrana, Kodim 1617/Jembrana, Kejari Jembrana menggelar rapat koordinasi pendampingan penyaluran bansos dari ABPB dan DID di Green Land Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Selasa 4 Oktober 2022.

Intinya adalah pemerintah meminta pendampingan kepada para aparat hukum agar nantinya tak terjadi penyelewengan bantuan sosial tersebut alias tepat sasaran.

Menurut data yang diperoleh, Pemkab Jembrana mendapat anggaran yang berasal dari dua sumber.

Diantaranya 2 persen dana transfer umum (DTU) senilai Rp 2,7 Miliar lebih yang peruntukkannya upaya pengendalian inflasi atau perlindungan sosial.

Serta Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 8,8 Miliar lebih yang peruntukkannya percepatan pemulihan ekonomi.

Suasana saat Bupati Jembrana, I Nengah Tamba beraama Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pengawalan khusus antara kedua belah pihak di Warung Green Land Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Selasa 4 Oktober 2022 siang.
Suasana saat Bupati Jembrana, I Nengah Tamba beraama Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pengawalan khusus antara kedua belah pihak di Warung Green Land Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Selasa 4 Oktober 2022 siang. (Tribun Bali/Coco)

Untuk sumber anggaran DTU, bantuan disalurkan dengan beberapa cara. Yakni diberikan kepada masyarakat yang bergerak di sektor UMKM. Total penerima adalah Rp300 Juta untuk 500 UMKM. Kemudian pembangunan dengan melibatkan masyarakat atau tenaga kerja lokal (penciptaan lapangan kerja) seperti pemeliharaan pasar serta perbaikan saluran irigasi di beberapa titik dengan total nilai Rp964 Juta lebih. Serta pemberian bantuan atau subsidi kepada para nelayan dan sopir angkutan yang bergerak di bidang transportasi. Mereka diberikan voucher masing-masing Rp200 ribu untuk pembelian BBM senilai Rp1,4 Miliar lebih.

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengatakan, rakor ini digelar sebagai awalan untuk pendampingan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari aparat terkait untuk mencegah terjadinya penyelewangan dan kerugian negara.

"Sesuai aturan dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) kita wajib didampingi oleh aparat terkait dalam menjalankan kebijakan ini," kata Tamba usai kegiatan.

Artinya ada kerawanan atau potensi penyimpangan anggaran dalam pelaksanannya nanti? Tamba mengakui hanya sebagai antisipasi agar tak terjadi.

"Disatu sisi untuk itu, agar tidak ada penyimpangan. Dan yang terpenting adalah agar dari awal ada kehati-hatian dan ketepatan realiasasinya. Pokoknya menghindari seminimize mungkin penyimpangan," tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana mengatakan, sesuai dengan aturan di PMK, pemerintah diwajibkan untuk menjalin sinergisitas dengan aparat hukum salah satunya Polres Jembrana.

"Intinya bertujuan agar tidak ada penyimpangan. Artinya t3pat sasaran sesui dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Menurut AKBP Juliana, sejauh ini koordinasi antara Polres Jembrana dengan Pemkab Jembrana sudah berjalan dengan baik. Terlebih lagi di pusat juga sudah terjalin dengan instansi lainnya.

"Menghindari adanya penyelewengan atau pelanggaran, serta duplikasi data. Kita akan kawal dari awal hingga akhir. Artinya dari pendataan hingga penyaluran," tandasnya.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved