Berita Buleleng

SHM Lahan Pekarangan untuk Warga Eks Timtim Ditargetkan Terbit Akhir 2022

Sertifikat Hak Milik atas bukti kepemilikan lahan pekarangam warga eks Timor Timur (Timtim) ditargetkan terbit akhir 2022 ini.

Tribun Bali/Ratu
Sekda Buleleng, Gede Suyasa 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sertifikat Hak Milik atas bukti kepemilikan lahan pekarangam warga eks Timor Timur (Timtim) ditargetkan terbit akhir 2022 ini.

Kepastian ini muncul setelah BPN Buleleng melakukan aundiensi dengan Sekda Buleleng, Gede Suyasa pada Selasa 4 Oktober 2022. 

Suyasa menyebut, audiensi yang dilaksanakan dengan BPN membahas terkait turunnya persetujuan pembebasan lahan pekarangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk warga eks Timtim.

Sekda Buleleng, Gede Suyasa
Sekda Buleleng, Gede Suyasa (Tribun Bali/Ratu)

Dengan turunnya persetujuan tersebut, BPN pun kata Suyasa saat ini sedang melakukan deliniasi atau pengukuran titik koordinat batasan lahan pekarangan yang akan diberikan kepada 107 Kepala Keluarga (KK) warga eks Timtim tersebut.

"Lahan pekarangan luasnya sekitar 7,6 hektar. Sekarang BPN sedang mengukur batasannya dan dibiayai oleh pusat. Tidak ada pergeseran, hanya mengukur titik koordinat untuk menentukan batasan dari lahan 7,6 hektar itu, " kata Suyasa.

Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, sertifikat yang akan diterbitkan nantinya hanya satu, namun didalamnya tertera milik dari 107 KK.

Ini dilakukan agar saat SHM diberikan, lahan yang telah diperjuangkan oleh masyarakat selama beberapa tahun tersebut tidak langsung dijual, melainkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Dengan usulan masyarakat seperti itu, jadi BPN akan membuatkan satu sertifikat saja. Bukan sertifikat komunal. Sertifikatnya hanya satu, tapi pemiliknya ratusan orang. Kalau mau berproses lagi menjadi hak milik masing-masing silahkan. Misalnya tiga tahun yang akan datang mau buat lagi ya silahlan, pemerintah tidak ikut campur lagi. Satu sertifikat ini hanya menghindari biar tidak langsung dijual," ucap Suyasa.

SHM lahan pekarangan itu ungkap Suyasa ditargetkan BPN akan terbit pada akhir 2022 ini. Sebab sebelumnya, BPN sempat terbentur dengan biaya pengukuran.

Belakangan disepakati biaya pengukuran titik koordinat batas lahan pekarangan untuk warga eks Timtim ditanggung penuh oleh KLHK.

"Awalnya dibebankan ke masyarakat, dan masyarakat sudah siap. Tapi setelah BPN koordinasi dengan KLHK, infonya biayanya ditanggung oleh KLHK," terangnya.

Disinggung terkait lahan garapan, Suyasa mengaku hingga saat ini masih diproses oleh KLHK.

Padahal beberapa waktu lalu, saat Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menggelar audiensi dengan sejumlah warga eks Timtim, KLHK berjanji akan menjawab permohonan pembebasan lahan garapan itu pada September kemarin.

"Balasan surat terkait permohonan lahan garapan itu belum. Masih diproses oleh KLHK. Karena sedang diproses kami tidak perlu lagi bersurat ke KLHK. Masyarakat memang maunya sekaligus, pekarangan dan garapan. Tapi respon pemerintah kan sudah menunjukan progres. Pekarangan dulu diselesaikan, kemudian tahan garapan masih diproses karena itu cukup luas. Sudah direspon bagus oleh KLHK," tandasnya.

Seperti diketahui, ada sebanyak 107 KK Eks Timtim yang menetap di Banjar Dinas Bukit Sari, Desa Sumberklampok atau tepatnya di kawasan HPT.

Mereka bermukim di wilayah tersebut sejak tahun 2000 lalu. Masing-masing KK memiliki lahan pekarangan seluas 4 Are, serta lahan garapan masing-masing 50 Are, atau dengan total luasan mencapai 136.96 hektar. (rtu)

 

 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved