Berita Tabanan

Alasan Mantan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti Ajukan Pindah ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Mengenai alasan diajukannya pindah penahanan, Gede Wija menyatakan, kliennya akan lebih baik ditahan di Lapas khusus perempuan

Penulis: Putu Candra | Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Putu Candra
Eka Wiryastuti saat diwawancara awak media saat sidang diskors. Terbaru, mantan Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti mengajukan pemindahan penahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Kerobokan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terbaru, mantan Bupati Tabanan dua periode, Ni Putu Eka Wiryastuti (47) mengajukan pindah penahanan.

Eka saat ini masih ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Bali dan mengajukan pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Kerobokan.

"Surat pengajuan pindah ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sudah kami kirim 5 September lalu. Sekarang kami masih menunggu persetujuan dari hakim Pengadilan Tinggi Denpasar," terang I Gede Wija Kusuma selaku kuasa hukum Eka Wiryastuti, Selasa 4 Oktober 2022.

Mengenai alasan diajukannya pindah penahanan, Gede Wija menyatakan, kliennya akan lebih baik ditahan di Lapas khusus perempuan.

Juga alasan Rutan Mapolda Bali sudah melebihi kapasitas.

"Informasinya kalau tidak salah, Rutan Mapolda Bali kapasitasnya sekitar 50-an orang. Ini yang mengisi 80 orang lebih. Jadi, itu alasan kami minta agar Bu Eka dipindah ke Lapas Perempuan Kerobokan,” ungkapnya.

Namun hingga saat ini, kata Gede Wija, belum ada jawaban dari hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perihal permohonan pemindahanan penahanan itu.

Pihaknya pun masih menunggu jawaban.

Baca juga: Divonis 2 Tahun Penjara Kasus Suap DID Tabanan, Eka Wiryastuti Ajukan Banding

Terlebih kasus yang membelit Eka hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap.

Ini lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK maupun Eka Wiryastuti sama-sama mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim Tipikor Denpasar pimpinan I Nyoman Wiguna menjatuhkan vonis pidana penjara selama dua tahun kepada Eka Wiryastuti, denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Putusan hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Eka Wiryastuti dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 110 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim juga menolak tuntutan JPU yang meminta hak politik Eka Wiryastuti dicabut selama lima tahun.

Dalam amar putusannya, hakim berdalih pencabutan hak politik merupakan hukuman tambahan yang sifatnya tidak wajib.

Baca juga: Buntut Vonis Eka Wiryastuti dan Dewa Wiratmaja, Jaksa KPK Ajukan Banding Kasus Suap DID Tabanan 

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar dalam amar putusannya menyatakan, Eka Wiryastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut.

Yakni terlibat bersama terdakwa I Dewa Nyoman Wiratmaja menyuap dua mantan pejabat Kementerian Keuangan dalam pengurusan DID Tabanan, Yaya Purnomo (terpidana) dan Rifa Surya (tersangka) sebesar Rp 600 juta dan 55.300 dolar Amerika terhadap

Sebagaimana dakwaan alternatif pertama, Eka Wiryastuti dijerat pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20  tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved