Sponsored Content

Dewan Soroti Kesiapan Pemkab Tabanan Tanggap Bencana

Rapat koordinasi tanggap bencana digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan

TB/Ardhiangga
Rapat koordinasi dewan dengan Pemkab tabanan Selasa 25 Oktober 2022 kemarin 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Rapat koordinasi tanggap bencana digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan. Itu menyusul dengan bencana alam yang mengepung Tabanan pada Senin 17 Oktober 2022 lalu. 272 titik kerusakan akibat bencana, yang terjadi karena intensitas hujan tinggi sejak Minggu 16 Oktober 2022 malam hari.

Perwakilan Dewan Tabanan menilai bahwa sampai saat ini belum ada kepastian untuk kapan rencana adanya perbaikan pasca bencana. Bahkan, terkait dengan skala prioritasnya. Karena itu, Dewan Tabanan melongok bahwa pemerintah daerah tidak siap dengan segala kemungkinan bencana dan anggaran yang disiapkan. Sorotan tajam itu dilakukan oleh Komisi I, II dan IV saat rapat koordinasi, Selasa 25 Oktober 2022 kemarin.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, Gusti Komang Wastana menyatakan, pihaknya gusar dikarenakan dalam rapat koordinasi ini hanya diwakili oleh staf saja. Tidak ada para pimpinan OPD terkait, yang hadir dalam rapat kali ini.

Sehingga tidak ada keputusan yang bisa diambil. Sejatinya pihaknya berharap bahwa rapat digelar kali ini untuk mengetahui sejauh mana penanganan terhadap dampak bencana. Sebab, bencana itu berimbas pada lingkungan, pertanian, infrastruktur, tempat suci, jalan sampai dengan distribusi air bersih. “Ada 272 titik dampak bencana, kami ingin tahu solusinya kedepan mengingat kemampuan keuangan daerah saat ini, yang pastinya harus ada skala prioritas, tetapi pimpinan OPD terkait justru tidak hadir, bagaimana bisa menghasilkan rekomendasi,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi II, I Wayan Lara menegaskan, bahwa Pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat sudah sangat responsif. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah penanganan dan solusi yang cepat dan tepat. Komisi 2 membidangi infrastruktur terlebih jalan yang sangat memerlukan jawaban. Artinya secara umum jalan merupakan alat transportasi atau penghubung dari satu desa ke desa lain. Dan tentu dari PU sudah ada kajian dan diskusi terkait penanganannya.

“Karena kami setiap pulang selalu ditanyakan masyarakat, harusnya diskusi ini dijadikan jawaban, namun para pemimpin OPD tidak ada yang datang,” tegasnya mengeluh.

Lara menegaskan lagi, bahwa pemetaan titik bencana harus menjadi skala prioritas. Dan harus ada asas pemerataan keadilan agar tidak ada kecemburuan. Apalagi, lokasi dampak bencana menyebar di 10 kecamatan.

“Harus ada pemerataan keadilan. Sehingga tidak ada kecemburuan,” imbuhnya.

Ketua Komisi I, Putu Eka Nurcahyadi menyatakan, pihaknya ingin segera tahu apa yang sudah atau data apa yang sudah dibangun oleh eksekutif dalam hal menyikapi persoalan bencana ini. Hingga saat ini, seakan -akan eksekutif tidak pernah memaksimalkan Belanja Tak Terduga (BTT). Akhirnya, seolah olah tidak siap dengan adanya bencana. Dimana bencana itu bisa terjadi kapan saja. “Misalnya, saja di tahun 2023 hanya dianggarkan Rp 7 miliar yang dana ini untuk membayar SK yang masih minus Rp 7 miliar. Artinya penanganan bencana untuk bulan Oktober kemarin seolah olah tidak ada anggaran,” paparnya.

Sementara itu dari laporan OPD terkait seperti Dinas PU, dampak bencana yang penanganannya menjadi ranah PU, yakni jalan dan jembatan terjadi di 9 ruas jalan dengan kebutuhan dana Rp 39,1 miliar. lalu ada 47 daerah irigasi dengan kebutuhan dana Rp 8,5 miliar. Kemudian 5 unit SD dan 4 SMP dengan kebutuhan dana Rp 600 juta. Bangunan publik ada di 140 titik lokasi dengan kebutuhan dana Rp 21,9 miliar dan rumah pribadi sebanyak 63 titik lokasi dengan kerugian Rp 2,4 miliar. Estimasi anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 70 miliar.

Kemudian di sektor pertanian, terjadi di 28 titik lokasi. Termasuk bendungan jebol di Marga (tukad menjangan) yang mengaliri sekitar 748 hektar atau 4 subak. “Untuk di sektor pertanian salah satu dampak bencana terjadi di Subak Antosari jebol dan estimasi dampak kerusakan mengaliri 40 hektar sawah dan saat ini masih olah tanam.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved