UMP Bali

Dewan Pengupahan Denpasar Rekomendasikan UMK 2023 Naik 8 Persen, Jadi Rp 3.027.160

Dewan Pengupahan Kota Denpasar merekomendasikan kenaikan UMK Denpasar tahun 2023 naik sebesar 8 persen yaitu menjadi Rp 3.027.160.

TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA
Kadis DTKSK Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta dan Plt Kabid Hubungan Industrial (HI) DTKSK Kota Denpasar I Wayan Sarjana. Dewan Pengupahan Kota Denpasar merekomendasikan kenaikan UMK Denpasar tahun 2023 naik sebesar 8 persen yaitu menjadi Rp 3.027.160. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Dewan Pengupahan Kota Denpasar telah melakukan rapat terkait Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar tahun 2023.

Dari rapat tersebut, Dewan Pengupahan Kota Denpasar merekomendasikan kenaikan UMK Denpasar tahun 2023 naik sebesar 8 persen.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kabid Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasar I Wayan Sarjana saat ditemui di kantornya pada Selasa, 29 November 2022.

Sarjana mengatakan rapat pembahasan UMK ini dilaksanakan pada Senin, 28 November 2022 kemarin.

“Dari sidang pleno kemarin yang diikuti Dewan Pengupahan yakni dari unsur pekerja, akademisi, perwakilan pengusaha dan OPD terkait direkomendasikan naik 8 persen,” kata Sarjana.

Dengan kenaikan 8 persen ini, UMK Denpasar tahun 2023 menjadi Rp 3.027.160, 08 atau naik Rp 224.234,08.

Nantinya, rekomendasi ini akan disampaikan ke Wali Kota Denpasar untuk selanjutnya diusulkan ke Gubernur Bali.

Penetapan UMP ini akan dilakukan Gubernur Bali paling lambat pada 7 Desember 2022 dan mulai berlaku per 1 Januari 2023.

“Cuma dalam sidang kemarin dari Apindo tidak mau tanda tangan karena instruksi pusat, namun untuk sidang berjalan lancar,” katanya.

Baca juga: Masih Digodok Dewan Pengupah, UMK Badung, Bali Belum Ditetapkan

Pihaknya menambahkan, rekomendasi UMK ini mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023.

Kepala Dinas DTKSK, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta mengatakan rekomendasi ini adalah hasil dari pembahasan dan kajian yang dilakukan beberapa kali oleh Dewan Pengupahan hingga akhirnya dilakukan finalisasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan salah satunya adalah inflasi dan terkait resesi yang kemungkinan terjadi tahun 2023 mendatang.

Terkait tidak ikutnya Apindo dalam penandatanganan rekomendasi UMK ini, Jimmy mengaku menghormati keputusan Apindo tersebut.

Apalagi menurutnya saat ini Apindo sedang mengajukan uji materiil ke MA terkait Permenaker 18 tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved