UMP Bali

SAH, UMP Bali Naik 7,8 Persen, Disnaker Tunggu Usulan UMK Kabupaten/Kota

Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali resmi mengalami kenaikan 7,81 persen atau menjadi Rp2.713.672,28.

tribun bali/dwisuputra
ilustrasi uang - SAH, UMP Bali Naik 7,8 Persen, Disnaker Tunggu Usulan UMK Kabupaten/Kota 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali resmi mengalami kenaikan 7,81 persen atau menjadi Rp2.713.672,28.

UMP Bali tahun 2023 ini naik Rp196 ribu jika dihitung dari UMP tahun 2022.

“Sekarang Dewan Pengupahan masing-masing kabupaten/kota melakukan penghitungan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kalau hasil penghitungannya lebih besar dari UMP, Bupati yang bersangkutan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur untuk penetapan UMK kabupaten yang bersangkutan dengan SK Gubernur,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, Senin (28/11).

Baca juga: Akhirnya Setuju Naik 7,81 Persen, SPSI: UMP Bali 2023 Pakpok

Jika nantinya perhitungan UMK pada sebuah kabupaten lebih rendah dari UMP Bali yang sudah ditetapkan, Gubernur hanya melakukan penetapan.

Sementara itu, sejauh ini satu-satunya kabupaten di Bali yang UMK-nya pada 2022 lebih rendah dari UMP Bali yakni Kabupaten Bangli.

“Pada tahun 2022 Kabupaten Bangli satu-satunya hitungan UMK-nya di bawah UMP, makanya tidak direkomendasikan oleh Bupati, sehingga tinggal ditetapkan oleh Gubernur dan di Bangli sebagai dasar pembayaran upah pekerjanya, mengacu pada UMP,” tambahnya.

Baca juga: UMK Bangli Ditetapkan Sesuai UMP Provinsi Bali

Untuk menentukan penghitungan angka UMK, terdapat beberapa formula yang sama digunakan saat menghitung UMP.

Seperti jumlah penduduk yang sudah bekerja, rata-rata pengeluaran per orang dalam satu bulan, rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja, pertumbuhan ekonomi hingga tingkat inflasi.

Arda mengatakan, terdapat banyak faktor yang membuat angka UMK lebih rendah dari UMP yang sudah ditetapkan.

“Tergantung, itu banyak faktor yang mana paling signifikan. Penghitungan ekonomi ada di BPS. Kita harapkan hari ini (kemarin, Red) sudah bisa melakukan perhitungan. Kalau hitung-hitungannya lebih tinggi dari UMP, maka dia merekomendasikan untuk ditetapkan menjadi UMK. Kalau lebih kecil, mungkin sekadar laporan saja,” imbuhnya.

Baca juga: Daftar UMP 2022 di 33 Provinsi, Tertinggi DKI Jakarta Rp 4.452.724 Terendah Jawa Tengah Rp 1.813.011

Ia pun sedang menanti laporan UMK hari ini (kemarin, Red) dari masing-masing kabupaten/kota di Bali. Dan sejauh ini belum ada yang menyetorkan angka hasil perhitungan UMK-nya kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali.

Meski UMP Bali tahun 2023 telah ditetapkan naik 7,81 persen dari tahun ini, Pemerintah Kabupaten Badung belum memutuskan besaran kenaikan UMK 2023.

Besaran UMK di Badung masih digodok Dewan Pengupahan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, Putu Eka Mertawan, Senin (28/11), mengaku, penghitungan UMK 2023 tengah digodok Dewan Pengupahan.

“Tunggu ya, kami masih dalam proses, Minggu ini ada keputusannnya dan saat ini masih digodok,” kata birokrat asal Sempidi Badung itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved