Sponsored Content

ITB Apresiasi Gubernur Koster Gunakan Sains, Sukses Pimpin Provinsi Bali

INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) menobatkan Gubernur Bali, Wayan Koster menjadi pembicara utama dalam Studium Generale

ist
TB Apresiasi Gubernur Koster Gunakan Sains, Sukses Pimpin Provinsi Bali 

TRIBUN-BALI.COM - INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) menobatkan Gubernur Bali, Wayan Koster menjadi pembicara utama dalam Studium Generale dengan topik ‘Kontribusi Sains (Matematika) dan Pengaruhnya pada Cara Pandang Kebijakan Publik di Era 4.0, di Aula Barat ITB Bandung, Rabu (30/11) bertepatan Buda Kliwon Gumbreg.

Studium Generale dibuka Rektor ITB, Prof Reini Wirahadikusumah PhD, dan dihadiri pimpinan, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB, hingga mahasiswa ITB, serta diikuti secara virtual.

Gubernur Koster yang merupakan alumni ITB lulusan 1987 Jurusan Pendidikan Matematika, mengatakan, di dalam menjalankan kepemimpinan memerlukan landasan berpikir matematis untuk merumuskan kebijakan dan program dengan cara berpikir kritis, analitis dan sistematis, kemudian memiliki kemampuan pemecahan masalah (problem solving skill) dan berkomunikasi secara efektif. 

Bali yang memiliki luas wilayah 5.646 km2 dengan jumlah penduduk 4,36 juta jiwa, serta memiliki 9 kabupaten/kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1493 desa adat tercatat mempunyai masalah dan tantangan di dalam membangun Bali pada bidang : 1) Alam Bali yang mencakup masalah Pertanian, Subak Masalah Air dan Sumber Mata Air seperti: Laut, Danau, Sungai, Air Terjun, Mata Air Kelebutan, Sumber lainnya, dan masalah lingkungan; 2) Manusia Bali, yang terdiri dari adanya perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap dan perilaku kehidupan baik secara individu, maupun kolektif. Cara berpikir, sikap dan perilaku yang cenderung pragmatis, konsumtif, Degradasi moralitas. Melemahnya kohesi sosial di masyarakat. 

Menurunnya, kecintaan terhadap nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal dan melemahnya kohesi sosial di masyarakat; 3) Kebudayaan, yang mencakup Adat-istiadat, Tradisi, Seni dan Budaya terus mengalami kemunduran seperti: jumlah dan kualitas, kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, dan pranata budaya. Selanjutnya masalah pembangunan kebudayaan Bali, yang meliputi: perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Hingga pembangunan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir, dimana potensi besar yang dimiliki Bali belum diberdayakan secara optimal atau masih jauh dari harapan.

Untuk menangani masalah tersebut, maka Pembangunan Daerah Bali dijalankan dengan visi, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang mengandung makna: Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali dilandasi nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi : 1) Atma Kerthi; 2) Segara Kerthi; 3) Danu Kerthi; 4) Wana Kerthi; 5) Jana Kerthi; dan 6) Jagat Kerthi. Pembangunan Bali kemudian dijalankan dengan Lima Program Prioritas dan Program Pendukung dari hulu sampai hilir yang dituangkan dalam Pola Pembangunan 

Semesta Berencana, yaitu : 1) Pangan, Sandang, Papan; 2) Pendidikan dan Kesehatan; 3) Jaminan Sosial & Ketenagakerjaan; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan 5) Pariwisata.

Landasan Hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sebanyak 47 Peraturan yang terdiri dari, 20 Peraturan Daerah dan 27 Peraturan Gubernur.
Regulasi Produk Hukum Bidang Pangan, Sandang, dan Papan meliputi : 1) Perda No 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik; 2) Perda No 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040; 3) Perda No 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan Branding Bali; 4) Pergub No 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali; 5) Pergub No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi  Khas Bali; 6) Pergub No 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Bermanfaat bagi Koperasi dan UMKM Bidang Pertanian); 7) SE Gubernur Bali No 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali; dan 8) SE Gubernur Bali No 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.

Regulasi Produk Hukum Bidang Kesehatan dan Pendidikan, meliputi : 1) Perda No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 2) Pergub No 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS); 3) Pergub No 105 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan; 4) Pergub No 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali; dan 5) Pergub No 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.

Regulasi Produk Hukum Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, meliputi : 1) Perda No 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 2) Pergub No 40 Tahun 2019 tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali: 3) Pergub No 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Angkutan Pada Pangkalan di Kawasan Tertentu; dan 4) Pergub No 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali.

Regulasi Produk Hukum Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya, meliputi : 1) Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; 2) Perda No 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; 3) Pergub No 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; 4) Pergub No 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; 5) Pergub No 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan; 6) Pergub No 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT); 7) Pergub No 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan; dan 8) SE Gubernur Bali No 04 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi dalam Bali Era Baru. 

Regulasi Produk Hukum Bidang Pariwisata, meliputi: 1) Perda No 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali; 2) Perda No 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali; 3) Pergub No 27 Tahun 2020 tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali; 4) Pergub No 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

Regulasi Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup, meliputi : 1) Pergub No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; 2) Pergub No 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; dan 3) Pergub No 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

Regulasi Produk Hukum Bidang Energi, meliputi : 1) Perda No 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050; 2) Pergub No 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih; dan 3) Pergub No 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Bali Era Baru juga ditandai dengan pencapaian pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang fundamental dan monumental, meliputi : 1) Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih di Karangasem; 2) Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; 3) Pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitan; 4) Jalan Tol Jagat Kerthi Bali; 5) Pembangunan Pelabuhan Sanur di Denpasar; 6) Pembangunan Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; 7) Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan; 8) Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub Denpasar; 9) Pembangunan Bendungan Sidan di Badung; 10) Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng; dan 11) Pembangunan Turyapada Tower Kbs 6.0 Kerthi Bali di Buleleng.

Kebijakan & Program Di Era 4.0 Mewujudkan Bali Smart Island pula dilakukan dan merupakan visi pengembangan pulau Bali untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi serta Internet of Things (IOT) dalam pengelolaan daerah dan aktivitas masyarakat dengan meliputi : 1) Peningkatan 
Literasi Digital dan Kompetensi SDM; 2) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Digital dengan menyediakan WiFi gratis di semua Desa Adat, Puskesmas, Destinasi Wisata, dan SMA/SMK, dan membangun Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng; 3) Penguatan Praktik Digital pada Dunia Usaha dan Pelayanan Publik dengan menerapkan SPBE Provinsi Bali, terbaik di Indonesia, pengembangan Portal 1 Pintu Pariwisata Bali, Satu Data Indonesia Provinsi Bali, serta Aplikasi LOVE BALI, dll; 4) Destinasi Startup Global & Ekonomi Kreatif Digital dengan menyelenggarakan Bali Digifest “Enabling Bali as Digital Creative Paradise” dan Fab Island pertama di dunia.

Prestasi Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, secara keseluruhan, pencapaian prestasi kinerja Pemerintah Provinsi Bali sangat baik, dibuktikan dengan : 1) Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dengan Nilai Sekali Baik dari Kementerian PAN-RB Tahun 2021; 2) Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan Nilai Baik Sekali dari Kementerian PAN-RB Tahun 2021; 3) Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan Sangat Baik dari KASN Tahun 2021; 4) Peringkat I Implementasi Penilaian Kinerja dari Badan Kepagawaian Negara (BKN) Award Tahun 2021; 5) Peringkat I Komitmen Pengawasan dan Pengendalian dari Badan Kepagawaian Negara (BKN) Award Tahun 2021; 6) Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP Semakin Baik dalam Tata Kelola Keuangan Daerah dari BPK RI, 9 kali berturut-turut Tahun 2021; 7) Peringkat I Terbaik Nasional dalam Pelaksanaan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dari KPK RI Tahun 2020; 8) Peringkat I Terbaik Nasional Program MCP Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi dari KPK RI Tahun 2020 & 2021; 9) Peringkat Urutan Teratas Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan skor 83,15 dari 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2021; 10) Pengakuan terhadap visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Pembangunan Rendah Karbon hasil study di 100 kota dari 40 negara dari The International Energy Agency (IEA) Tahun 2020; 11) Pencapaian Angka Terendah Jumlah 
Stunting dari Kementrian Kesehatan RI Tahun 2021; 12) Satu-satunya Provinsi memperoleh Kategori Sangat Baik, dengan Indeks 3,68 dalam penerapan SPBE, dari 34 Provinsi di Indonesia dari Kementerian PAN-RB Tahun 2021; 13) Rangking I Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dari 34 Provinsi di Indonesia dan semua Kementerian/Lembaga dari KASN Tahun 2021; 14) Peringkat Terbaik I Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP), dari 34 Provinsi di Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022; 15) Peringkat Terbaik Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR, dari 34 Provinsi di Indonesia yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB Tahun 2022; 16) Kategori Tinggi dari 16 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi proyek percontohan dalam Indeks Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dari KASN Tahun 2022; 17) Peringkat II Kategori daerah yang melaksanakan transisi energi dari Dewan Energi Nasional Tahun 2022; 18) Peringkat III Kategori daerah yang paling aktif mengkampanyekan energi bersih dari Dewan Energi Nasional Tahun 2022; 19) Peringkat I Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi di Indonesia dari Kementerian Kesehatan Tahun 2022; 20) Peringkat I Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022; dan 21) Penghargaan Pertumbuhan Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Rektor ITB, Prof Reini Wirahadikusumah PhD memberikan apresiasi sekaligus ucapan terimakasih kepada Gubernur Koster yang telah hadir memberikan pengetahuan kepada kita semua dan mahasiswa dalam acara Studium Generale yang bertopik ‘Kontribusi Sains (Matematika) dan Pengaruhnya pada Cara Pandang Kebijakan Publik di Era 4.0. “Bapak Gubernur Bali ini adalah alumni ITB yang memiliki background matematika dan sekarang menjadi kebanggaan kita bersama, karena sangat sukses memimpin Provinsi Bali, bahkan berhasil menyelenggarakan Presidensi G20 di Bali. Ini tugas tidak mudah, tapi Bapak Gubernur Bali sukses menjalankannya, kami dari ITB memberikan ucapan terimakasih kepada Bapak Wayan Koster yang telah membawa wajah reputasi Indonesia di mata dunia. Semoga melalui acara ini, adik-adik mahasiswa ITB dapat meningkatkan kebermanfaatannya untuk bisa berkarya semaksimal mungkin kepada bangsa Indonesia,” tutupnya.

Gubernur Koster bersama Rektor ITB kemudian menandatangani nota kesepahaman kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus memberikan 
cinderamata Kain Tenun Endek Bali yang disambut apresiasi tepuk tangan oleh ratusan mahasiswa ITB. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved