Berita Bali

IAC Minta OMS Bali Gercep Akses Dana Swakelola Tipe 3 Dari Pemerintah, Tuntaskan Masalah HIV/AIDS 

Indonesia Aids Coalition (IAC) dorong Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Bali agar bisa akses dana Swakelola Tipe 3, bisa tuntaskan masalah HIV/AIDS

Istimewa
Media gathering IAC dengan stakeholder dan media di Artotel Sanur Bali Jalan Kusuma Sari No.1, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis 1 Desember 2022. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASARIndonesia Aids Coalition (IAC) mendorong Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Bali untuk mengambil ancang-ancang melakukan pendekatan kemitraan dengan pemerintah agar bisa mengakses dana Swakelola Tipe 3 yang menjadi peluang bagus dari sisi anggaran melalui keikutsertaan Musrenbang 2023.

IAC menyediakan dukungan financial dan menempatkan 1 orang tenaga teknis atau technical officer (TO) di 6 kota prioritas di Indonesia termasuk di Denpasar yang tupoksinya mempercepat terwujudnya kemitraan OMS dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam berbagai program pembangunan.

Satu tahun yang lalu pemerintah mengubah Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 menjadi Perpres No. 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ).

Perpres tersebut kemudian dibuat turunannya oleh lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dengan peraturan LKPP No. 3/2021 yang memberikan ruang bagi OMS terlibat dalam proses pembangunan dengan memperbolehkan menggunakan dana pemerintah melalui skema Swakelola Tipe 3.

Selama kurun waktu, sejumlah OMS di Denpasar, Bali beroperasi dari fuding atau pendaan pihak asing, seperti beberapa OMS/Yayasan/Lembaga yang bergerak dalam program penanggulangan AIDS.

Di tingkat akar rumput banyak organisasi masyarakat sipil bekerja dengan mengandalkan bantuan donaso dana asing.

Pendanaan domesitik dari APBD belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan besaran masalah yang timbul.

Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam media gathering yang diselenggarakan oleh IAC dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari Bappeda, Dinas Kesehatan, KPA Kota Denpasar, Lembaga peserta seperti YGD, YSP, FPA Bali, IAC dan sejumlah jurnalis melalui diskusi di Artotel Sanur Bali Jalan Kusuma Sari No.1, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis 1 Desember 2022.

“Alasan yang sering dikemukan adalah kemampuan keuangan daerah untuk program HIV-AIDS sangat terbatas karena terserap oleh program prioritas lainnya. Kalaupun tersedia dana domestik, akan tetapi OMS tidak bisa mengaksesnya karena terbentur belum adanya peraturan yang memberi ruang pelibatan OMS dalam pembangunan termasuk dalam program HIV-AIDS,” papar Perwakilan Pihak IAC yang juga selau fasilitator media gathering, Made Suprapta.

Baca juga: Di Bali Masih Banyak Stigma HIV/AIDS, Siswa ODHA Tak Boleh Sekolah

“Situasi ini berlangsung bertahun-tahun meskipun  diketahui bahwa kontribusi OMS dalam pengentasan HIV-AIDS sangat signifikan. Hal ini sangat dipahami pemerintah tingkat pusat,” sambungnya.

Ketua Yayasan Spirit Paramacitta, Putu Utami menyampaikan, pendanaan program penanggulangan HIV-AIDS di Bali diawal penemuan kasusnya pada tahun 1987 sampai sekitar tahun 2013 hampir 95 persen didanai oleh donor asing seperti USAID dan AusAID melalui skema G to G.

Setelah tahun 2013 pendanaan donor asing secara nasional hanya menyisakan dukungan dari The Global Fund, membiayai kombinasi pencegahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria yang sering disingkat GFATM.

“Dana donator luar negeri menurun, pemerintah sudah seharusnya terdorong mengambil alih beban pendanaan tersebut sebab masalah HIV-AIDS sampai saat ini belum bisa dikatakan tuntas apalagi target eliminasi 95-95-95 ditetapkan tahun 2030 mendatang sudah begitu dekat,” jelasnya. 

Perwakilan Bappeda Kota Denpasar, AA Mahendra menyebut, dalam perkembangannya, proses pendanaan skema Swakelola Tipe 3 yang tengah bergulir di Pemkot Denpasar untuk anggaran tahun 2023.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved