Berita Bali

Sidang Dugaan Kredit Fiktif di Bank Plat Merah di Bali, Empat Terdakwa Dijerat Pasal Berlapis

Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa pada Bank plat merah di Bal

Istimewa
Ilustrasi - Sidang Dugaan Kredit Fiktif di Bank Plat Merah di Bali, Empat Terdakwa Dijerat Pasal Berlapis 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa pada Bank plat merah di Bali ke CV. SU, CV. DBP, dan CV. BJL pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Jumat, 9 Desember 2022.

Keempat terdakwa yang menjalani sidang dakwaan berkas terpisah adalah IMK, DPS, SW dan IKB. 


Selain diduga melakukan tindak pidana korupsi, satu terdakwa tersebut juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam surat dakwaan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang komandoi Agus Eko Purnomo mendakwa para terdakwa tersebut dengan pasal berlapis. 

Baca juga: Deklarasi Anti Korupsi di Gianyar, KPK Utamakan Pencegahan


Terdakwa IMK, DPS dan SW didakwa melanggar dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Subsidair Pasal 3, lebih subsidair Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang yang sama. 


Sedangkan terdakwa IKB, selain didakwa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 juga didakwa Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atau kedua Pasal 5 ayat (1) UU yang sama. 

Baca juga: KPK Gelorakan Semangat Anti Korupsi di Road To HAKORDIA 2022


Terhadap dakwaan JPU, terdakwa IMK, SW dan IKB yang didampingi penasihat hukumnya mengajukan eksepsi (keberatan). Sementara terdakwa DPS tidak mengajukan eksepsi. 


"Tiga terdakwa mengajukan eksepsi. Satu terdakwa lagi tidak eksepsi. Nota eksepsi akan dibacakan pada sidang hari Jumat, 16 Desember 2022," jelas JPU I Nengah Astawa. 


Seperti diketahui, keempat terdakwa sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh tanggal 11 April 2022.

Terdakwa IMK dan DPS merupakan pejabat di kantor cabang Bank tersebut, dan sudah purna tugas. Sedangkan SW dan IKB merupakan pihak swasta yang memiliki hubungan suami istri.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Masker di Dinsos Karangasem, Yessi dan Sugiantara Dituntut 7,5 Tahun


Penyidikan perkara ini dilaksanakan 15 Maret 2022. Ini berdasarkan ditemukannya bukti-bukti yang membuat terang telah terjadi tindak pidana korupsi.

Di mana pada tahun 2016 dan 2017, SW mengajukan KMK usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa ke Kantor BPD Bali Cabang Badung. 


Pengajuan kredit oleh SW diajukan melalui CV. SU, CV. DBD dan CV. BJL dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp 5 miliar. Sebagai agunan dalam permohonan kredit itu adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta di Propinsi Bali.


Lalu Penyidik menemukan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut ternyata tidak ada atau tidak dilaksanakan institusi pendidikan tersebut (fiktif). 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved