Pilpres 2024
PKS Tetap Dukung Anies Baswedan Walau Lanjutkan Program Warisan Jokowi, PKS: Kenapa Tidak?
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui akan terus memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan walau melanjutkan program warisan Jokowi
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui akan terus memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan walau melanjutkan program warisan Jokowi.
Anies Baswedan yang diusung menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 oleh partai NasDem dikatakan mampu melanjutkan program jokowi yang dianggap baik dan pro rakyat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara PKS usai beberapa waktu yang lalu, pencalonan Anies Baswedan dianggap tanggung karena ingin melakukan perubahan tapi masih melanjutkan program warisan Jokowi.
Menurut dia, meski sebagai oposisi pemerintahan, bukan berarti PKS anti-Jokowi.
Baca juga: Hasil Survey Capres 2024 Poltracking: Anies Unggul di 3 Provinsi, Ganjar Kuat di Jateng & Jatim
"Platform perubahan bukan berarti anti-jokowi, asal beda, asal bukan Jokowi. Jadi tidak bisa oposisi biner,”
“Tentu jika ada program yang baik kenapa tidak dilanjutkan?" kata Kholid dilansir dari Kompas.com pada Minggu 18 Desember 2022.
Hal itu merespons adanya pandangan pengamat bahwa pencapresan Anies dinilai serba tanggung.
Anies dinilai suarakan perubahan, tetapi Nasdem menghendaki Anies melanjutkan program Jokowi.
Kholid mencontohkan hal-hal atau program apa saja yang dipandang baik untuk dilanjutkan.
"Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar, itu bagus dilanjutkan karena bagus untuk akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Kholid.
Akan tetapi, Kholid menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya dimaknai dengan pembangunan infrastruktur fisik.
Oleh karena itu, ia melihat bahwa perubahan besar harus dilakukan dalam reformasi institusional.
Baca juga: Safari Politik Anies Baswedan Dituding ‘Curi Start’ Pilpres 2024, NasDem: Belum Tentu Jadi Capres
"Bagaimana mengubah ekonomi berbiaya mahal (high cost economy), politik berbiaya mahal (high cost politics) menjadi lebih efektif dan efisien,”
“Perubahan dalam reformasi pendidikan dan kesehatan, akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia," jelas dia.
Semua hal tersebut dinilai harus menjadi agenda utama pembangunan nasional. Di sisi lain, beberapa hal yang perlu dijaga dan ditingkatkan.
