Sponsored Content

4 Tahun Memimpin Bali, Koster dan Tjok Oka Sukawati Bekerja Nyata Memuliakan Desa Adat di Bali

Kepemimpinan Gubernur Bali melakukan penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat di Bali diharapkan terus berlanjut

Istimewa
4 Tahun Memimpin Bali, Koster dan Tjok Oka Sukawati Bekerja Nyata Memuliakan Desa Adat di Bali 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di dalam melakukan penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat di Bali diharapkan terus berlanjut.

Harapan agar Gubernur Bali, Wayan Koster melanjutkan kepemimpinannya sebagai Murdaning Jagat Bali disuarakan oleh Prajuru Majelis Desa Adat di Bali, karena kerja fokus, tulus, dan lurus yang dilakukan Wayan Koster benar-benar menghasilkan program nyata terhadap Desa Adat di Bali, yaitu :

1) Keluarnya, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat;

3) keluarnya, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat;

Baca juga: Gubernur Bali, Wayan Koster Menggelar Lomba Ogoh-ogoh Tahun 2023

4) Membentuk Dinas khusus yang menangani Desa Adat, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;

5) Memberikan dana ke masing-masing Desa Adat senilai Rp 300 juta yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali atau kalau ditotal dana tersebut mencapai Rp 447.9 Miliar dan diberikan secara langsung ke Rekening Desa Adat yang jumlahnya 1.493 Desa Adat;

6) Membangun Gedung Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali melalui CSR dari BUMN/BUMD serta Perusahaan Swasta di Bali; dan

7) Memfasilitasi kendaraan operasional ke MDA Provinsi, Kabupaten/Kota melalui CSR.

Petajuh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Kelembagaan, I Made Wena menilai jika boleh Gubernur Bali, Wayan Koster meneruskan masa kepemimpinan di Pemprov Bali pada periode berikutnya.

Karena perjuangan beliau terhadap penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat di Bali sudah ada bukti nyata.

Made Wena yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini, lebih lanjut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memberikan perlindungan dan payung hukum terhadap keberadaan dan penguatan Desa Adat di Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

“Perda ini dapat mengajegkan Desa Adat di Bali. Karena regulasi ini benar-benar memberikan penguatan terhadap posisi Desa Adat di Bali sebagai sebuah desa yang bersifat otonom. Saya perlu menegaskan, keberadaan Perda Desa Adat di Bali sangat berfungsi untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di Bali tanpa mengurangi hak-hak otonom yang dimiliki oleh Desa Adat tersebut," imbuhnya.

Dengan hadirnya Perda Desa Adat di Bali, Made Wena pula menerangkan, bahwa sekarang posisi Desa Adat semakin kokoh sebagai lembaga yang memiliki peran penting di dalam menjaga ke-ajegan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal di Bali di tengah keberagaman dan toleransi budaya yang terus berkembang.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved