Iwan Bule Minta Menpora Zainuddin Amali Cantumkan Nama PSSI Dalam Inpres No 3 2019 Dalam FGD di Bali

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan meminta Menteri Pemuda Olahraga RI Zainuddin Amali untuk melibatkan PSSI di dalam Inpres No 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola nasional yang saat ini disempurnakan.

Kemenpora bersama PSSI menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyempurnaan Inpres No 3 tahun 2019 di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali pada Jumat 11 Februari 2023 dan Sabtu 12 Februari 2023.

FGD di Bali ini merupakan FGD ketiga sekaligus yang terakhir untuk membahas penyempurnaan Inpres No 3 2019.

“Ini yang ketiga kalinya Menpora FGD bersama PSSI untuk penyempurnaan inpres , pertama di Palembang, Jakarta dan Bali, agar stakeholder atau leading sektor bisa masuk yakni PSSI, karena dalam Inpres tidak ada satupun kata-kata PSSI di sana, terima kasih Pak Menpora penghujung saya menjabat mengakomodir keinginan dan harapan saya,” ujar pria yang karib disapa Iwan Bule itu di hadapan awak media

Iwan Bule membeberkan alasan pentingnya mencantumkan nama PSSI di dalam Inpres tersebut karena posisi PSSI sebagai induk persepakbolaan Indonesia dan siap memajukan sepak bola Indonesia melalui dukungan Inpres tersebut melalui pengurus PSSI periode yang baru nantinya.

“Inpres nanti menjadi pijakan bagi pengurus yang baru untuk memajukan sepak bola, begitu hebat dukungan inpres tersebut untuk sepak bola. Kepada Pak Presiden, di mana Inpres betul-betul menjadi pendorong luar biasa untuk pembangunan sepak bola Indonesia,” ucapnya.

Baca juga: Menpora Zainudin Amali Yakin Piala Dunia U20 2023 Indonesia Lancar Jika Terpilih Jadi Waketum PSSI

Pada kesempatan yang sama, Menpora Zainuddin Amali menjelaskan, bahwa di dalam FGD ini mendiskusikan berbagai hal tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang ditargetkan menghasilkan output sebelum pergantian kepengurusan PSSI.

“Jadi targetnya secepat-cepatnya kalau memungkinkan sebelum pergantian pengurusan. Untuk diskusi terakhir hari ini, sudah banyak masukan dari wilayah Barat, Tengah dan Timur,” ucapnya.

Zainuddin menyampaikan bahwa di dalam penyempurnaan Inpres ini dipertajam tugas-tugas kementerian dan Lembaga sehingga tidak terjadi tumpeng tindih tanggung jawab, karena saat ini dirasa masih mengambang.

“Hal yang ingin dipertajam adalah penugasan kepada kementerian Lembaga harus jelas tidak boleh pakai kalimat kalimat yang mengambang, memberikan dukungan apa, memfasilitasi apa, itu masih mengambang, jadi masing-masinng tahu tugas tanggung jawab seperti Kemendagri kemendikbud, PUPR dan lain lain,” jelasnya. (*)