Pembangunan Puspem Gianyar Masih di Awang-Awang, Sejumlah Kantor Dinas Masih Ngontrak Ruko

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Kondisi kantor pemerintahan di Kabupaten Gianyar, Bali relatif kontras dengan kondisi wajah Gianyar yang 'cantik' karena infrastruktur umumnya, seperti pasar, taman dan alun-alun.

Sebab sejumlah kantor di Kabupaten Gianyar kini masih mengontrak bangunan ruko, bangunan perseorang, bahkan Pos Induk Pemadam Kebakaran Gianyar pun kini nomaden atau berpindah-pindah, karena tak memiliki gedung permanen.

Adapun kantor dinas yang mengontrak ruko atau bangunan milik perseorangan ini, mulai dari BPBD Gianyar, Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gianyar, sementara Dinas Kesehatan Gianyar kini menggunakan gudang farmasi milik Pemda Gianyar sebagai kantor. Lalu, ada juga Perusda Bank Gianyar, yang menyewa ruko sebagai kantor, dan lain sebagainya.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra saat ditemui, Rabu 7 Juni 2023 tak menampik kondisi tersebut. Kata dia, saat ini sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih menyewa ruko maupun bangunan pribadi sebagai kantor. Iapun mengakui bahwa dengan kondisi demikian, masyarakat tak bisa terlayani secara nyaman. 

"Bisa disebut Puspem itu kebutuhan mendesak. Yang namanya pelayanan publik itu tak bisa dilepaskan dengan kantor. Karena pelayanan publik yang baik, masyarakat tahu dimana dia duduk, apa urusannya di sana. Setelah ini dia kemana. Dan di tempat duduk minimal adem ada AC, dan terlayani dengan baik. Sekarang, karena kantor kita begini, itu tidak mungkin dilakukan. Ada yang menyewa ruko, menyewa tempat pribadi. Nah, (pembangunan puspem) itulah yang sekarang akan menjadi skala prioritas," ujar Mahayastra.

Terkait kapan puspem akan dibangun, Mahayastra mengatakan kemungkinan tahun 2025. Sebab saat ini pihaknya masih membuat rancangan bangunan dan analisis, agar ke depan tidak menjadi persoalan. Sebab dalam pembangunannya, membutuhkan anggaran besar, dan luas lahan pembangunan mencapai lima hektare.

Nantinya, lahan untuk Puspem ini, kata dia, tetap menggunakan lahan di pusat kantor pemerintahan saat ini. 

"Itu kemungkinan  baru kita bisa laksanakan, kalau dari analisis yang kita buat, mungkin tahun 2025. Namun langkah-langkah perencanaan, walaupun  saya menjelang berhenti di bulan September 2023, tetap akan saya lakukan. Baik dari sisi kebutuhan ruangan, gedung, dan lainnya. Itu kita kaji dulu. Baru anggaran mengikuti," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, anggaran yang dibutuhkan dalam membangun Puspem ini sekitar Rp 800 miliar. Sebab dalam rancangannya, lima atau empat OPD akan ditaruh dalam satu tower atau gedung bertingkat. 

"Kalau dilihat dari seluruh OPD itu sudah kita rancang. Minimal ada lima tower. Beberapa OPD akan digabung. Dalam satu tower itu bisa empat atau lima OPD. Anggaran, kalau mau bikin lima tower, minimal  satu tower itu perlu biaya Rp 100 miliar, ditambah lagi mekanikal elektrikal, dan lainnya, minimal anggaran yang dibutuhkan Rp 800 miliar," ujarnya. 

"Puspem ini akan menggunakan lahan lima hektare di kawasan kantor pemerintahan saat ini. Tidak ada menggusur jalan maupun membeli tanah lagi. Tapi untuk jalan, nanti kita tata teknisnya. Apakah nanti di bawah tanah atau bagaimana. Kajiannya sudah lengkap. Kalau nanti saya berhenti (jadi bupati) saya gak tahu apakah pemimpin nanti bisa menjalankan. Karena untuk membangun ini tak hanya butuh kepintaran, tapi juga butuh nyali dan relasi di pusat," tandasnya. (*)