Bupati Mahayastra Tegaskan Tak Ada Kebocoran Pajak Lagi, BPKAD Target 500 WPD Per Bulan

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Eksekutif dan legislatif Gianyar menggelar sidang di Gedung DPRD Gianyar, Senin 14 Agustus 2023, dengan agenda jabawan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra tentang pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Gianyar yang disampaikan oleh juru bicara fraksi pada pekan lalu.

Baca juga: Satpol PP Gianyar Kembali Amankan 20 Gepeng Karangasem, Didominasi Usia Belasan, Termuda 1 Tahun

Berdasarkan cacatan Tribun Bali, dalam PU Fraksi PDIP, Pemkab Gianyar diminta agar mengatasi kebocoran pajak, khususnya Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Hiburan.

Sebab, potensi pajak yang tak tersentuh oleh Pemkab Gianyar dinilai masih tinggi.

Di mana seharusnya pajak yang bocor tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar.

Baca juga: Berkah Hari Raya Galungan-Kuningan, Tempat Cuci Kendaraan di Gianyar Banjir Pelanggan

Terkait itu, Bupati Mahayastra menegaskan, kecil kemungkinan saat ini ada pajak yang bocor atau tidak masuk dalam database Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar.

Sebab, semua pendapatan sudah terintegrasi dengan aplikasi online, sehingga sangat kecil peluang kebocoran.

Bahkan dengan aplikasi tersebut, pihaknya telah berhasil melacak wajib pajak yang selama ini tak terdata.

Baca juga: Marak Baliho Bacaleg Di Jalanan, Bawaslu Gianyar: Itu Masih Ranah Pemda

"Pendataan wajib pajak daerah telah dilakukan melalui aplikasi amankan PAD, lalu diperoleh potensi wajib pajak sebanyak 10.640 wajib pajak. Dari total tersebut, sebanyak 7.003 telah memiliki NPWPD. Terjadi kenaikan signifikan, karena tahun tahun lalu jumlah WP yang memiliki NPWPD hanya 5.661," ujar Mahayastra.

Di luar sidang, Plt Kepala BPKAD Gianyar,  I Gusti Ngurah Bagus Adi Widhya Utama mengatakan, dari data WP sebanyak 10 ribuan tersebut.

Baca juga: Terjadi di Pemukiman, Kadis Damkar Gianyar kerahkan 20 Personel saat Tangani Kebakaran  di Sukawati

Pihaknya menargetkan setiap bulan dapat menjaring 500 WP (wajib pajak) menjadi WPD (wajib pajak daerah) atau memiliki NPWPD.

"Kami targetkan hingga penghujung tahun 2023 ini, kita bisa menjaring 3.000 WP menjadi WPD," ujar Bem sapaannya.

Dijelaskan pula sistem kerja aplikasi amankanPAD. Yakni, pegawai Pemkab Gianyar masuk ke setiap lokasi yang berpotensi sebagai WPD.

Baca juga: Pilkada Gianyar 2024, Mahayastra tetap berpasangan dengan Agung Mayun

Lalu, mencatat tempat tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi.

Aplikasi tersebut akan membaca apakah tempat tersebut telah masuk sebagai WPD atau tidak. Jika belum terdaftar, lalu akan dilakukan analisis oleh BPKAD Gianyar untuk menetapkan tempat tersebut sebagai WPD atau tidak. 

Dalam sidang tersebut, Mahayastra juga menjawab PU Fraksi Golkar terkait target PAD dan pengguan PAD untuk mengatasi pengangguran.

Baca juga: Terjadi di Pemukiman, Kadis Damkar Gianyar kerahkan 20 Personel saat Tangani Kebakaran  di Sukawati

Mahayastra mengatakan, penetapan target PAD sudah berdasarkan perhitungan cermat, yang tentunua digunakan untuk progran prioritas. 

Terkait pengangguran, kata Mahayastra, Pemkab Gianyar sudah melakukan upaya mendidik calon entrepreneur baru, program BLK, program padat karya," ujarnya.  (*)