Soal Wacana Pemerintah Akan Subsidi Pertamax untuk Kurangi Polusi, Ini Tanggapan Beberapa Tokoh

TRIBUN-BALI.COM – Soal Wacana Pemerintah Akan Subsidi Pertamax untuk Kurangi Polusi, Ini Tanggapan Beberapa Tokoh

Isu terkait polusi udara, utamanya di daerah ibukota negara kian ramai dan menjadi pembahasan beberapa pihak.

Terkait hal itu, muncullah sebuah wacana mengenai rencana pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 92 atau Pertamax.

Meskipun hanya wacana, namun nampaknya rencana kebijakan ini sudah mulai dikaji, setidaknya di kalangan internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jika memang pemberian subsidi terhadap Pertamax jadi direalisasikan, kemungkinan besar buntut panjangnya adalah pada penghabusan Pertalite.

Wacana rencana kebijakan ini pun mengundang sejumlah kritik dari beberapa pihak.

Lantas, seperti apa kritik dan tanggapan para pengamat dan tokoh terkait wacana ini?

Baca juga: Update Harga BBM di Bali, Jatim dan Jateng 29 Agustus, Pertalite Rp 10.00, Solar 6.800

Seperti dilansir dari Kontan.co.id, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, meminta agar pemerintah mengkaji rencana pemberian subsidi terhadap Pertamax secara cermat.

Hal ini, menurutnya, berpotensi mendorong masyarakat untuk merogoh kocek lebih tinggi dalam membeli BBM.

Sebab, kebijakan ini bisa saja diikuti dengan penghapusan Pertalite, sementara harga Pertamax yang disubsidi belum tentu bisa menjadi lebih murah dibanding harga Pertalite saat ini.

“Berapa nanti harga pertamax subsidi itu? Apakah sama dengan harga Pertalite eksisting? Dugaan saya lebih mahal.  Sementara tak ada opsi lain, selain pertamax tersebut,” ujarnya kepada Kontan.co.id (27/8).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpandangan bahwa opsi untuk memperbesar subsidi bagi transportasi publik dengan disertai penambahan moda transportasi dari kawasan pemukiman atau feeder. merupakan opsi kebijakan yang  lebih tepat untuk menurunkan polusi udara.

Dengan begitu, penggunaan kendaraan pribadi akan turun signifikan ketika dari rumah menuju tempat kerja full menggunakan transportasi publik.

Sementara itu, upaya pemerintah untuk mendorong agar masyarakat bergeser ke pertamax lewat subsidi Pertamax dan penghapusan Pertalite menurut Bhima cenderung bias kelas sekaligus tidak menyelesaikan masalah polusi.

“Bias kelas karena orang miskin akan keluarkan biaya lebih besar untuk membeli BBM. Meski disubsidi, harga Pertamax tetap tidak mungkin setara BBM Pertalite,” terangnya kepada Kontan.co.id, Senin (28/8).

“Emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor akan tetap tinggi selagi jumlah kendaraan bermotornya naik terus tiap tahun,” imbuhnya lagi.

Senada, Ekonom Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, juga menilai bahwa pemberian subsidi pada Pertamax bukan solusi yang tepat untuk menurunkan emisi. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru bisa menimbulkan masalah baru.

“Meskipun nantinya Pertalite dihapus, kemudian Pertamax disubsidi, ini kan akan memanjakan masyarakat untuk terus menggunakan dan mengkonsumsi BBM secara eksesif karena harganya lebih murah. Jadi ini akan mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan transportasi atau kendaraan pribadi,” kata Abra kepada Kontan.co.id (28/8).

Alih-alih mensubsidi Pertamax, Abra menilai bahwa pemerintah sebaiknya segera menerapkan mekanisme subsidi tertutup dalam penyaluran Pertalite.

Baca juga: SAH! Harga BBM di Bali dan Lombok 29 Agustus Naik, Rp Pertamax 12.400, Dexlite?

Dengan begitu, anggaran kompensasi untuk penggunaan Pertalite tidak membengkak dan tepat sasaran, sedang anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk memperbesar subsidi transportasi publik.

“Dengan adanya penghematan realisasi Pertalite, bisa ada ruang tambahan buat realokasi anggaran kompensasi Pertalite untuk menambah subsidi transportasi publik,” tutur Abra.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Hiswana Migas, Syarif Hidayat, mengatakan bahwa Hiswana pada prinsipnya siap mengikuti keputusan pemerintah.

“Kami kan hanya penjual, kami ikut keputusan Pemerintah, apalagi kalau kebijakan tersebut punya tujuan positif,” ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id (28/8).

Belum ketahuan skema kebijakan yang disiapkan dan dikaji oleh pemerintah dalam wacana pemberian subsidi pada Pertamax.

Pihak Kementerian ESDM masih irit bicara ketika ditanyai soal hal ini.

“Ditunggu ya, karena ada sidang kabinet hari ini,” ujarnya saat dikonfirmasi mengenai isu polusi dan perkembangan subsidi Pertamax di Gedung Kementerian ESDM, Senin (28/8).

(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul “Ada Wacana Pertamax Disubsidi, Bagaimana Nasib Pertalite?”