Kunci Jawaban
Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 28 29 Kurikulum Merdeka: Para Pendiri Bangsa
Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 11 SMA halaman 28 29 Kurikulum Merdeka.
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 11 SMA halaman 28 29 Kurikulum Merdeka.
Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 28
Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 29
Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.
Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 10 11: Perbandingan Pancasila Masa Orba
Mengerjakan soal PKN SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.
Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari Tribunnews.com.
Soal PKN kelas 11 halaman 28 29 Kurikulum Merdeka membahas materi pada Unit 1 Bagian 1, yaitu Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila.
Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 28 29 Kurikulum Merdeka.
Berikut ini kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 28 29 Kurikulum Merdeka:
Uji Pemahaman
a. Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Persamaan dari pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia adalah tujuan rumusan dasar negara sebagai dasar hukum bagi sistem pemerintahan dan negara Indonesia.
b. Apakah yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia yaitu cara memaknai Pancasila.
Selain itu terdapat juga perbedaan rumusan kalimat, bentuk diksi, dan susunan butir dalam rumusan dasar negara dari masing-masing pendiri bangsa.
c. Bagaimana kaitan antara agama dan negara dalam penentuan dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 20 21 Tugas Mandiri 1.4: Gotong Royong
Agama dan negara dalam menentukan dasar negara Indonesia menghadirkan konsekuensi hukum yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Atas nama konstitusi, negara mengurus urusan agama.
Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keberagaman agama.
Hal tersebut kemudian diatur dalam dasar negara agar tercipta persatuan dan kesatuan.
d. Bagaimana argumentasi para pendiri bangsa untuk menempatkan ajaran syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara?
Jawaban:
Penempatan syariat Islam sebagai bagian dari dasar negara tertuang pada sila pertama Piagam Jakarta.
Sila pertama tersebut bertuliskan: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Namun, hal tersebut lantas dirubah karena adanya desakan dari golongan Indonesia Timur bahwa negara Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama.
Sila pertama tersebut bertuliskan: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Namun, hal tersebut lantas dirubah karena adanya desakan dari golongan Indonesia Timur bahwa negara Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama.
e. Apa yang menjadi alasan kuat untuk tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia?
Jawaban:
Alasan kuat tidak menjadikannya syariat Islam sebagai dasar negara karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama dan kepercayaan.
f. Pesan moral apa yang dapat kita gali dari perdebatan panjang para pendiri bangsa, sampai akhirnya menuju pada satu kesepakatan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini?
Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 24 25 26 Chapter 1: Giving Suggestion
Jawaban:
Pesan moral yang dapat digali adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan.
Hal tersebut penting karena dasar negara menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dan negara.
Jawaban:
Pesan moral yang dapat digali adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan.
Hal tersebut penting karena dasar negara menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dan negara.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 28 29 Kurikulum Merdeka: Uji Pemahaman Unit 1 Bagian 1
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.