Target Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Bali Sisa 0,54 Persen, Bali Miliki Modal Bagus

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebelumnya, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menargetkan akan menuntaskan kemiskinan ekstrem di Bali.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Endang Retno Sri Subiyandani dalam acara Coffee Morning BPS, Selasa 19 September 2023, mengatakan sempat membahas terkait kemiskinan ekstrem ini dengan PJ Gubernur Bali.

“Memang dibahas karena Pak Pj memang konsen terhadap angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstrem kita kan 0,54 persen dan itu sebenarnya kalau secara ilmu miskin ekstrem ini ada di desing 1, desing 1 itu kan 10 persen sementara kita udah 0,54 jadi secara nasional perhitungan kita Bali itu sudah 0 tapi 0 nya belum murni nah 0,54,” jelas, Endang.

Lebih lanjutnya ia mengatakan upaya yang akan dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Baca juga: Sang Made Mahendra Jaya Jabat Pj Gubernur Bali, Pengamat Politik Soroti Kondusivitas Jelang Pemilu

Nantinya melalui Regsosek BPS akan membuat ranking atau tingkat kesejahteraan masyarakat dari yang paling rendah ke paling atas.

Endang juga mengatakan nantinya BPS juga bisa membantu untuk membersihkan data kemiskinan ekstrem di Bali uang tersisa 0,54 persen.

“Sisanya kan tidak bisa dibersihkan sama sekali, misalnya lansia yang hidup sendiri, difabel, gelandangan pinggir jalan yang tidak punya rumah, nah itu memang dari Pemda harus mengambil kebijakan misalnya tadi kita bicara oke yang tidak bisa dinolkan kita taruh di Panti itu kan ditanggung pemerintah jadi semua menjadi tanggung jawab pemerintah,” imbuhnya.

Untuk mengentaskan kemiskinan ini, dikatakan Endang Bali memiliki modal yang bagus.

Dintaranya rata-rata penduduk miskin di Bali semuanya melek huruf artinya tidak ada yang buta huruf, lalu rata-rata lama sekolah masyarakat di Bali di atas 9 yang artinya rata-rata kebanyakan sempat bersekolah hingga ke pendidikan SMP.

Artinya dengan modal pendidikan minimal SMP kemudian masyarakat juga tidak buta huruf ada modal untuk mengentaskan kemiskinan.

Sementara data kemiskinan ekstrem di Bali sudah tidak berat, hanya tinggal membersihkan 0,54 persen.

“Tadi kita bicara itu adalah target Pak Pj, kita sebagai pendukung data tentunya akan mendukung saat ini kan BPS memberi data tidak by name by address, data yang dihasilkan BPS menyebut data makronya sekian tapi menunjuk orangnya di mana kita tidak bisa,” paparnya.

Namun dari data kemiskinan pada bulan Maret 2023, di mana telah diadakan dua kali Survery Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang didapatkan angka untuk menghitung kemiskinan di Kabupaten/Kota.

Dari angka 4,5 persen kemiskinan Bali akan dilihat juga kemiskinan di Kabupaten/Kota.

“Sampel di Bali rumah tangga yang digunakan untuk menghitung kemiskinan dari survei sosial ekonomi nasional (susenas) kami itu sebesar 5.760 rumah tangga,” tutupnya. (*)

Kumpulan Artikel Bali