OJK Bali Dorong Perluasan Akses Pembiayaan Petani dan UMKM Lewat KUR

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perluasan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus didorong. 

Bersama dengan hal ini, OJK Bali terus mendorong perlusan KUR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dikonfirmasi Tribun Bali pada Senin (18/3/2024),  Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy mengatakan optimalisasi penyaluran KUR bukan hanya sekadar sebuah tujuan, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi Petani dan UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. 

“Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Ananda.

Provinsi Bali memiliki ketergantungan pada industri pariwisata yang tercermin dari porsi PDRB yang didominasi oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,43 persen dan ditunjang juga oleh sektor pendukungnya seperti Transportasi sebesar 9,58 persen. 

Di sisi lain, terdapat kondisi disparitas kesejahteraan antara Bali Selatan yang merupakan pusat pariwisata dengan wilayah Bali lainnya.

Proyek-proyek pariwisata banyak di wilayah Bali Selatan yang semakin membuat jarak kesejahteraan daerah.

Sementara itu, sektor pertanian merupakan sektor dengan sumbangan sebesar 14,06 persen kepada PDRB Bali, namun masih minim pendanaan baik PMA, PMDN, maupun pembiayaan perbankan. 

Untuk itu, perlu adanya upaya mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dengan menguatkan sektor unggulan lainnya seperti pertanian. 

Baca juga: Sekda Adi Arnawa Perjuangan Nasib Sopir Kontrak di Badung Agar Bisa di Angkat PPPK

Hal ini sejalan dengan Ekonomi Kerthi Bali yang dicanangkan pemerintah yaitu memanfaatkan potensi yang berasal dari alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagai pilar perekonomian Bali.

Pada tahun ini, terdapat program tematik untuk mendukung sektor pertanian yakni Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) yang dimaksudkan untuk menciptakan value chain financing dari hulu, on farm, dan hilir dengan asistensi dan pendampingan dari pemerintah daerah serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).(*)