5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 89, 99, Norma dan Hukum

TRIBUN-BALI.COM – Simak 5 soal dan kunci jawaban, PKN Pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum merdeka halaman 89 dan 99.

Ada soal tentang norma dan hukum, serta Hak dan kewajiban.

Perlu diketahui bahwa kunci jawaban ini bersifat alternatif, jadi para siswa mungkin punya jawaban yang berbeda-beda. 

Setiap soal-soal dibawah ini dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal-soal pada kunci jawaban ini sesuai dengan buku Pendidikan Pancasila kelas 10kurikulum merdeka halaman 89 dan 99.

Penjelasan mendetail disertakan dalam pembahasan kunci jawaban berikut.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum merdeka halaman 89 dan 99.

Baca juga: 7 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 53, 72, Analisis Studi.

Uji Kompetensi 2.2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Norma dan hukum memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban.

Jelaskan bagaimana hubungan antara norma dengan hukum!

Jawaban:

- Definisi:

Norma adalah aturan atau tata cara yang dianggap benar atau baik oleh masyarakat, sedangkan hukum adalah norma-norma yang bersifat mengikat dan diatur oleh pemerintah.

- Hubungan:

Norma menjadi dasar pembentukan hukum.

Hukum sering kali merupakan kodifikasi atau pengaturan lebih lanjut dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum baru atau revisi hukum yang sudah ada.

2. Ujaran kebencian dan berita bohong sering kali terjadi melalui pesan di media sosial.

Bagaimana upaya mengatasinya supaya tidak merugikan dan menjadi konflik?

Jawaban:

- Peningkatan Kesadaran:

Meningkatkan kesadaran akan dampak negatif ujaran kebencian dan berita bohong melalui kampanye edukasi.

- Pengawasan dan Regulasi:

Menerapkan regulasi yang ketat terhadap konten di media sosial serta mengawasi dan menindak pelaku ujaran kebencian dan penyebar berita bohong.

- Pendidikan Media:

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media sosial dan keterampilan untuk memahami informasi yang diterima.

3. Perilaku taat hukum dibudayakan melalui pembiasaan dan perintah.

Analisislah faktor-faktor yang mendorong seseorang berperilaku taat hukum!

Jawaban:

- Kesadaran Hukum:

Memahami pentingnya aturan dan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

- Sanksi dan Hukuman:

Takut akan sanksi atau hukuman jika melanggar hukum.

- Pendidikan dan Pembiasaan:

Pembiasaan sejak dini untuk menghormati dan patuh terhadap aturan.

- Keteladanan:

Sikap dan tindakan positif dari orang-orang di sekitar yang patuh hukum dapat menjadi contoh dan motivasi untuk berperilaku taat hukum.

Baca juga: 6 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 39, 46, Pancasila

Uji Kompetensi 2.3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang yang penerapannya saling melekat dan tidak dapat dipisahkan.

Jelaskan bagaimana cara pelaksanaan hak dan kewajiban itu!

Jawaban:

- Hak:

Hak-hak individu dilindungi oleh hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- Kewajiban:

Kewajiban-kewajiban juga diatur oleh hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pada dasarnya membayar pajak merupakan kewajiban warga negara dan pemerintah memerlukan hasil pajak untuk melaksanakan pembangunan.

Adanya pengaruh kabar dari media sosial yang belum tentu kebenarannya dapat menurunkan semangat untuk membayar pajak.

Misalnya, kabar kurangnya keteladanan dari sebagian para penarik pajak, pamer kekayaan di ranah publik oleh pejabat, dan korupsi hasil pajak.

Analisislah bagaimana cara mengembalikan atau meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk kembali rajin membayar pajak!

Jawaban:

Meningkatkan Kesadaran akan Kewajiban Membayar Pajak

- Pendidikan Pajak:

Pendidikan tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan.

- Transparansi dan Akuntabilitas:

Meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak dan menegakkan akuntabilitas para penarik pajak.

- Sanksi dan Penegakan Hukum:

Memberlakukan sanksi bagi pelanggar pajak dan meningkatkan penegakan hukum terhadap korupsi dalam pengelolaan pajak.

(*)