5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 146, 147, Gotong Royong.

TRIBUN-BALI.COM – Simak 5 soal dan kunci jawaban, PKN Pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum merdeka halaman 146, 147.

Ada soal tentang  gotong royong, Badan dan unit usaha, Sumber daya milik negara, perwujudan keadilan dalam bidang perekonomian, dan Keseimbangan antara hak dan kewajiban .

Perlu diketahui bahwa kunci jawaban ini bersifat alternatif, jadi para siswa mungkin punya jawaban yang berbeda-beda. 

Setiap soal-soal dibawah ini dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal-soal pada kunci jawaban ini sesuai dengan buku Pendidikan Pancasila kelas 10kurikulum merdeka halaman 146, 147.

Penjelasan mendetail disertakan dalam pembahasan kunci jawaban berikut.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum merdeka halaman 146, 147.

Baca juga: 4 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 135, Bhinneka Tunggal Ika

Uji Kompetensi 3.2

Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih satu jawaban yang benar!

1. Prinsip gotong royong menjadi sendi dalam membangun sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip gotong royong ialah …..

A. semangat tolong-menolong

B. asas kekeluargaan

C. mengupayakan keuntungan bersama

D. solidaritas sosial

E. persaingan bebas

Jawaban:

E. persaingan bebas

Pembahasan:

Prinsip gotong royong mencerminkan kerjasama dan semangat saling membantu dalam masyarakat, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Semangat tolong-menolong (A), asas kekeluargaan (B), mengupayakan keuntungan bersama (C), dan solidaritas sosial (D) adalah prinsip-prinsip yang mendukung gotong royong.

Sementara itu, persaingan bebas (E) cenderung berfokus pada persaingan individu yang tidak selaras dengan konsep kerjasama dan kekeluargaan dalam gotong royong.

2. Badan dan unit usaha yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila yang mencerminkan demokrasi ekonomi, dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota, yaitu ….

A. UMKM

B. BUMN

C. perusahaan asing

D. koperasi

E. BUMD

Jawaban:

D. koperasi

Pembahasan:

Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan model usaha yang paling mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi karena dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota.

Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan yang bebas dan sukarela, pengelolaan secara demokratis, serta pembagian surplus atau keuntungan secara adil kepada anggotanya.

Hal ini membedakan koperasi dari jenis badan usaha lain seperti UMKM (A), BUMN (B), perusahaan asing (C), dan BUMD (E) yang mungkin tidak sepenuhnya mengoperasikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi seperti koperasi.

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 120, Pernyataan dan Sebab.

3. Mengapa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara?

A. menghindari permasalahan lingkungan dan sosial

B. pengalaman sebelum kemerdekaan yang dikuasai oleh bangsa lain

C. untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

D. belum ada orang perseorangan yang dianggap mampu menguasai

E. karena kita sepakat membentuk negara yang berdaulat

Jawaban:

C. untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat

Pembahasan:

Penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara diatur dalam konstitusi dengan tujuan utama untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan berkelanjutan, menghindari eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, serta memastikan bahwa semua keuntungan dari pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pilihan ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.

4. Perhatikan pilihan berikut!

1) Kasih sayang

2) Mematuhi regulasi

3) Kemauan bekerja sama

4) Mengejar keuntungan saja

5) Mudah menyerah

6) Pasrah dalam berusaha

Berdasarkan pilihan di atas, perwujudan keadilan dalam bidang perekonomian tidak didasarkan pada aspek legal formal saja, tetapi harus disertai dengan nilai-nilai yang ditunjukkan pada pilihan nomor …..

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 2), dan 4)

C. 2), 3), dan 4)

D. 3), 5), dan 6)

E. 4), 5), dan 6)

Jawaban:

A. 1), 2), dan 3)

Pembahasan:

Untuk mewujudkan keadilan dalam bidang perekonomian, selain mematuhi regulasi (2), juga diperlukan kasih sayang (1) dan kemauan untuk bekerja sama (3).

Kasih sayang dapat mendorong individu dan lembaga untuk mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan orang lain dalam pengambilan keputusan ekonomi, sementara kemauan untuk bekerja sama memungkinkan kolaborasi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Mengejar keuntungan saja (4), mudah menyerah (5), dan pasrah dalam berusaha (6) cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mendorong keadilan dalam bidang perekonomian.

Baca juga: 12 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 108,122, Undang-Undang.

5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara seorang pekerja dan pengusaha harus dihormati bersama. Berikut ini yang merupakan penerapan dari hal tersebut ialah …..

A. pemberian gaji sesuai dengan kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial

B. kesediaan bekerja keras meskipun melebihi batas waktu kerja normal

C. sering mengeluh mengenai gaji akibat perekonomian yang tidak stabil

D. pemerintah membantu subsidi gaji bagi pekerja tetap agar jumlahnya di atas rata-rata

E. mengingatkan pekerja agar beretos kerja untuk mencapai target perusahaan

Jawaban:

A. pemberian gaji sesuai dengan kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial

Pembahasan:

Pemberian gaji sesuai dengan kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara seorang pekerja dan pengusaha.

Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi dan upaya yang dilakukan oleh pekerja, sementara juga memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Pilihan lainnya seperti kesediaan bekerja keras meskipun melebihi batas waktu kerja normal (B), sering mengeluh mengenai gaji akibat perekonomian yang tidak stabil (C), pemerintah membantu subsidi gaji bagi pekerja tetap agar jumlahnya di atas rata-rata (D), dan mengingatkan pekerja agar beretos kerja untuk mencapai target perusahaan (E) tidak secara langsung mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

(*)