Kusmia Dewi Soroti Tumpukan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Bekas di RSUD Karangasem!

TRIBUN-BALI.COM - DPRD Karangasem soroti tumpukan sarana prasarana bekas, dan alat kesehatan (alkes) rusak di salah satu ruangan RSUD Karangasem.

Mengingat tumpukan itu terlihat tak bagus dipandang. Seperti bekas bad, alkes rusak, komputer & sarana prasarana yang lainnya.

Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi, anggota Komisi IV DPRD Karangasem, mengungkapkan, tumpukan sampah sarana prasarana serta alkes harus segera ditangani.

Seandainya tumpukan dihilangkan, tentunya space ruang semakin luas, dan bisa dipakai keperluan lain. Seperti pelayanan untuk pasien.

Baca juga: TRUK Terperosok Masuk Jurang Sedalam 50 Meter di Tabanan Bali, Begini Kronologi Kecelakaannya!

Baca juga: KISAH HARU Kakek Amsane Sisihkan Rp10 Ribu Selama 34 Tahun Demi Bisa Berangkat Haji Menuju Baitullah

"Tahun lalu kita sempat melakukan monitoring. Sampah sarana prasarana serta alkes masih menumpuk hingga kini, dan belum tertangani.

Kita berharap agar segera tertangani, dan ruangan bisa dipakai ruangan lain,"ungkap Kusmia Dewi, politisi Partai Gerindra itu.

Senin (20/5/2024) siang, kata Kusmia Dewi, sempat ditanyakan ke pihak RSUD Karangasem.

Dari RSUD mengaku sudah mengajukan penghapusan aset ke pemerintah daerah. Tetapi sampai sekarang, belum ada tindak lanjut dari instansi terkait.

Pemerintah harus segera menangani, supaya bisa segera dibersihkan

"Terkait ini kita akan tanyakan ke eksekutif terkait kondisi ini, dan kendala yang dihadapi untuk menghapus aset yang sudah rusak. Segera lah ditindaklanjuti, biar tak terganggu,"harap Dewi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Wayan Ardika, mengaku tumpukan sarana prasarana dan alkes di RSUD Karangasem masih pengumpulan data serta klasifikasi barang.

Mana kira - kira yang layak dilelang atau dimusnahkan. Setelah itu baru dilakukan lelang.

"Kita masih mengumpulkan data dan klasifikasi barang di RSUD Karangasem. Mana kira - kira barang yang akan dimusnahkan, dan bisa dilelang. Untuk sampai proses lelang harus melalui penilaian lebih dulu oleh penilai pemerintah bekerjasama KPKNL. Rencana diajukan Agustus 2024," katanya. (*)