Kepesertaan JKN Aktif  Akan Menjadi Syarat Pemohon SIM di Bali

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah resmi memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

Peraturan ini mengubah Perpol Nomor 5 Tahun 2021, tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM), dengan salah satu perubahan utamanya adalah penambahan syarat kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemohon SIM, baik SIM A, B, maupun C. Bahkan Kepolisian Daerah Provinsi Bali menjadi salah satu lokasi uji coba implementasi Perpol ini.

Bahkan ada sembilan Polres di provinsi Bali telah memulai penerapan syarat baru yakni kepesertaan JKN Aktif. Hal itu pun juga sebagai upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Bali. Hal itu pun terungkap saat  kegiatan sosialisasi uji coba Implementasi Perpol 2 Tahun 2023 yang dilaksanakan BPJS Kesehatan dengan Polri di wilayah Petitenget Kuta Utara Badung pada Kamis, 12 September 2024.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menilai bahwa langkah ini merupakan upaya kolaborasi dengan Porlri dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif Program JKN. Menurutnya, memasukkan kepesertaan JKN sebagai syarat penerbitan SIM adalah bagian dari upaya pemerintah dan Polri untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan.

Baca juga: Bupati Sedana Arta dan Giri Prasta Tandatangani MoU Antar Daerah 

Baca juga: Pj Gubernur Bali Masuk 20 Besar, Makin Dekat ke Final Seleksi Calon Pimpinan KPK RI

“Penambahan syarat ini bukan hanya formalitas, hal ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warganya. Dengan menjadi peserta aktif JKN, ketika pemohon SIM membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka dapat dengan mudah mengaksesnya tanpa harus memikirkan biaya yang mungkin timbul,” jelas David.

Ia juga menambahkan, bukti keaktifan kepesertaan JKN dapat dengan mudah dilampirkan saat pengajuan SIM. Pemohon dapat menunjukkan tangkapan layar dari Aplikasi Mobile JKN atau menggunakan layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811 8 165 165 sebagai bukti keaktifan.

“Jika calon pemohon SIM belum terdaftar sebagai peserta JKN, mereka dapat mendaftar di lokasi pembuatan SIM. Nantinya ada petugas yang akan membantu untuk melakukan pendaftaran langsung di tempat. Sementara bagi yang kepesertaannya tidak aktif karena menunggak, terdapat Program Rencana Iuran Bertahap (REHAB) agar dapat melunasi tunggakan dengan skema cicilan,” terang David.

Sementara Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan, Fachrurrazi menyebutkan bahwa uji coba persyaratan itu dilakukan agar masyarakat tau. Sehingga masyarakat punya JKN Aktif yang sifatnya menjadi perlindungan bagi masyarakat itu sendiri.

“Semua ini kan bagian dari tindak lanjut intruksi presiden, supaya semua penduduk itu mempunyai perlindungan kesehatan. Untuk pemilihan Bali karena hasil musyawarah di Pusat baik dari korlantas dan yang lainnya,” bebernya

Diakui di Bali tingkat kepesertaanya JKN sudah 97 persen, sehingga harapannya lebih mudah dalam melaksanakan program itu. Sehingga pihaknya berharap Porpol Nomor 2 Tahun 2023 bisa berjalan dengan  baik. Mengingat program ini adalah gotong royong.

“Jadi nanti kan gotong royong, yang tidak aktif  karena ada tunggakan bisa dicicil dengan program rehab. Bahkan jika ada kecelakaan bisa dicover dengan BPJS setelah jasaraharja,” bebernya.

Disisi lain, Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Heru Sutopo, menekankan bahwa penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan masyarakat melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dengan kepesertaan JKN sebagai syarat untuk penerbitan SIM, Polri ingin memastikan bahwa seluruh pemegang SIM mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai.

“Kondisi lalu lintas yang semakin dinamis dan kompleks menjadi tantangan bagi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Menjawab tantangan tersebut, Korlantas Polri melalui Subdit SIM Ditregident mengangkat spirit menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Ini adalah langkah konkret kami untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk pemohon SIM,” ujar Heru.

Disisi lain, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Bali, AKBP Bima Aria Viyasa, mengungkapkan bahwa pada bulan Agustus 2024, jumlah pemohon SIM mencapai 40.588 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.382 orang telah memiliki kepesertaan JKN aktif, sementara 1.630 pemohon memiliki status kepesertaan JKN non-aktif, dan 9.416 pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN.

"Ini merupakan angka yang cukup signifikan, mengingat bahwa selama ini masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kepesertaan JKN. Kami berharap dengan implementasi Perpol Nomor 2 Tahun 2023, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan meningkat," kata Bima.

Upaya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Polri ini turut mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Sekretariat Kabinet RI, Teguh Supriyadi menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, termasuk para pemohon SIM.

“Kolaborasi antara Polri dan BPJS Kesehatan ini adalah wujud pelaksanaan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut, dan salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kebijakan ini,” ujar Teguh.

Teguh berharap dengan adanya Perpol Nomor 2 Tahun 2023, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepesertaan JKN, serta diharapkan tingkat keaktifan peserta JKN juga meningkat secara signifikan. (*)