Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 87 88 89, Unit 2: Tata Kelola Pemerintahan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 10 SMA halaman 87 88 89.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 87

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 88

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 89

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal Pendidikan Kewarganegaraan SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 30 Kurikulum Merdeka, Aktivitas 2.3: Arah Datangnya Suara

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Pada bagian ini, membahas pada bagian materi Hubungan Antarregulasi.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10

Simak kunci jawaban selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 86 87 88

Soal Halaman 86

Uji Pemahaman

1. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi?

2. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!

3. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 86

1. Hierarki adalah susunan suatu hal yang mengemukakan sebagai berada di 'atas', 'bawah', atau 'tingkat yang sama' dengan lainnya.

Hubungan antarregulasi adalah hubungan yang mengatur tatanan tertentu yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan.

2. Regulasi Undang-Undang (UU) tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 102 103 Kurikulum Merdeka: Jenis Pengangguran dan Penyebabnya

Jika hal itu terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.

Sehingga, antarperaturan atau UU selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus “harmonis” dan memiliki korelasi yang positif.

Sebagai contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antarperaturan yang serasi, dapat diamati pada kasus otonomi daerah.

Mungkin kalian tidak sadar atau heran, mengapa sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah.

Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing?

Semua hal itu terjadi setelah pemerintah menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah, sejak saat itu hingga kini, diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain.

3. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Jawaban:

Hierarki dan hubungan antarregulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tatanan di berbagai regulasi.

Soal Halaman 88 89

Tugas Mandiri 3.3

Carilah di internet atau sumber lain bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 87 88

Tabel 3.3

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 94 98 99 Kurikulum Merdeka: Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

1. Ciri-ciri Tata Kelola: Demokratis

Pengertiannya: Menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

2. Ciri-ciri Tata Kelola: Komunikatif

Pengertiannya: Memberikan komunikasi yang mudah dipahami kepada publik terkait dengan hal-hal pemerintahan dan kebijakan publik.

3. Ciri-ciri Tata Kelola: Penguatan Diri Sendiri

Pengertiannya: Mendirikan pemerintahan yang stabil di tengah-tengah kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.

4. Ciri-ciri Tata Kelola: Keseimbangan Kekuatan

Pengertiannya: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

5. Ciri-ciri Tata Kelola: Independensi

Soal Halaman 86

Tabel 2.2 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 86

1. Sila dalam Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa

Hubungan sila pertama ini dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah para pendiri bangsa menghendaki agar agama dipisahkan dari negara.

Berdasarkan nilai sila pertama ini, negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama dan menghina ajaran agama atau kitab suci agama.

Sila pertama Pancasila kemudian diperjelas dengan adanya Pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sila dalam Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila berhubungan dengan pasal 34 yang menjadi dasar konstitusi berdirinya lembaga kemanusiaan.

Pemerintah kemudian membentuk sebuah departemen khusus yaitu sebuah Departemen Sosial untuk mengatasi masalah terkait sila kedua Pancasila.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 85 86, Tugas Mandiri 2.3: Landasan Hukum Negara

3. Sila dalam Pancasila: Persatuan Indonesia

Sila ketiga berhubungan dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan, membela tanah air, dan penggunaan hukum nasional.

Hubungan sila ketiga dan pasal 27 ayat 3 adalah sebagai bangsa Indonesia harus bersatu dan selalu membela negara agar tidak terjadi perpecahan dalam diri bangsa Indonesia.

4. Sila dalam Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila berhubungan dengan pasal 2 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Sila keempat ini didasari atas asas kedaulatan rakyat yang bisa dilihat dari persetujuan dari rakyat atas pemerintah.

5. Sila dalam Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila ini berhubungan dengan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ketentuan tersebut yang kemudian memunculkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan HAM atas penghidupan layak.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 10.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.