PT BIBU Panji Sakti Tegaskan Tidak Ada Pembelian Tanah Warga untuk Bandara Internasional Bali Utara

TRIBUN-BALI.COM - PT BIBU Panji Sakti, pemrakarsa proyek Bandara Internasional Bali Utara, menegaskan bahwa pembangunan bandara ini tidak akan melibatkan pembelian tanah masyarakat.

Proyek ini dirancang untuk menghormati budaya lokal, melestarikan lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar, sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana.

Diketahui, proyek ini rencananya akan dibangun di daerah Kubutambahan, Buleleng, Bali.

Baca juga: Tak Hanya Bandara, PT BIBU Akan Bangun 3 Hal Ini di Bali Utara: Aerocity, Aerotropolis dan Airport

Bandara Megah dengan Konsep Restorasi Abrasi

Proyek Bandara Bali Utara akan dibangun di atas laut, tepatnya di Desa Kubu Tambahan, Buleleng, Bali.

Iwan Erwanto, Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, menjelaskan dalam salah satu podcast bersama Tribun Bali, bahwa bandara ini dirancang dengan konsep restorasi abrasi.

Hal ini merupakan sebuah pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah erosi di pesisir Buleleng.

"Karena lokasi ini terabrasi setiap tahun 5-10 meter, kami bisa menjadi pagar abrasi. Justru bandara ini akan menjadi pagar abrasi yang terbaik karena kita di tengah laut," jelas Iwan.

Proyek ini mencakup tiga elemen utama:

1. Airport (Bandara Internasional): Infrastruktur utama yang mencakup terminal penumpang dan runway, seluruhnya dibangun di atas laut sejauh 1,5 kilometer dari pantai.
2. Aero City: Kawasan pendukung bandara yang juga berada di atas laut, mencakup pergudangan, hotel, rumah sakit, dan fasilitas lainnya.
3. Aerotopolis: Kota baru di daratan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bandara dan masyarakat, meliputi perumahan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. "Di darat kami bangun Aerotopolis, kota baru yang tidak menggusur tempat suci. Kami tidak akan memindahkan pura atau tempat sakral," tegas Iwan.

Baca juga: Dirut PT BIBU Ungkap Bandara Internasional Bali Utara Proyek Inovatif Berkonsep Restorasi Abrasi

Tidak Ada Pembelian Tanah Warga

PT BIBU memastikan bahwa proyek ini tidak melibatkan pembelian tanah masyarakat.

Sebaliknya, tanah tetap menjadi milik masyarakat, dan pembangunan akan dilakukan melalui mekanisme kerja sama.

"Sertifikat tanah tetap milik masyarakat. Untuk pembangunan Aerotopolis, kami akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar," kata Iwan.

Hal ini mendapat apresiasi dari tokoh adat setempat, termasuk Anak Agung Ngurah Ugrasena, Penglingsir Puri Singaraja.

"Aerotopolis tidak ada jual beli tanah, dan dikawal oleh 13 kepala desa. Ini komitmen untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Ramah Budaya dan Lingkungan

Proyek ini juga diakui selaras dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang mengutamakan keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitas.

"Konsep ini ramah budaya dan ramah lingkungan. Penduduk setempat tetap tinggal di sana dan diberdayakan," jelas Anak Agung Ngurah Ugrasena.

Pembangunan bandara yang berada di tengah laut memastikan bahwa pura atau tempat suci tidak akan terganggu.

Selain itu, proyek ini memberikan solusi jangka panjang untuk masalah abrasi pantai dengan memulihkan lahan yang hilang akibat erosi.

Infrastruktur Penunjang dan Aksesibilitas

Untuk mendukung operasional bandara, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur yang terintegrasi, seperti jalan tol dan kereta api.

"Dari bandara ke Bandara Ngurah Rai sejauh 60 kilometer, akan tersedia jalan tol dan kereta api. Kalau naik mobil, waktu tempuh hanya setengah jam," kata Iwan.

Proyek ini telah melalui berbagai diskusi dengan tokoh adat, masyarakat lokal, dan akademisi.

Hasilnya, konsep Bandara Bali Utara mendapatkan dukungan luas karena mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

"Kami sering diskusi dengan PT BIBU, melibatkan 13 kepala desa dan tokoh adat. Semua mendukung karena konsepnya matang dan berpihak pada masyarakat," ungkap Anak Agung Ngurah Ugrasena.

Proyek Bandara Internasional Bali Utara adalah solusi inovatif yang tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan Bali.

Dengan tidak adanya pembelian tanah warga dan pendekatan ramah budaya, proyek ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat dan menjadikan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

(*)