Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 159 165, Kurikulum Merdeka: Asesmen Awal

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 12 SMA halaman 159 165 Kurikulum Merdeka.

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 159

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 165

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal Pendidikan Kewarganegaraan SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 167 170, Kurikulum Merdeka: Siap Eksplorasi

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Pada bagian ini, membahas tentang materi Menelusur Lembaga Negara

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman

Simak kunci jawaban selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 159 165

Soal Halaman 165

Asesmen Awal, Siap Belajar

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 165

1. Mengapa setiap negara membutuhkan lembaga negara?

Jawaban: Alasan setiap negara membutuhkan lembaga negara ialah sebagai berikut.

Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

Menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.

Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.

Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.

Menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat.

Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Bagaimana pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia?

Jawaban: Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Trias Politica atau pembagian kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca juga: 30 Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 7 Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban dan Kisi-kisi Terbaru 2024

3. Apa yang kamu ketahui tentang suprastruktur politik?

Jawaban: Suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling memengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

4. Mengapa kedudukan lembaga negara di tingkat pusat memiliki kedudukan yang setara?

Jawaban: Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandeman, MPR memegang kekuasaan superior/tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) sehingga mengakibatkan lembaga negara terbagi menjadi dua, yaitu lembaga “tertinggi” negara dan lembaga “tinggi” negara (TAP MPR III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga Tinggi Negara).

Perubahan terjadi setelah adanya amandemen UUD 1945 menjadi UUD NKRI Tahun 1945, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya (setara), sedangkan kedaulatan berada di tangan rakyat (sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

5. Apa saja lembaga negara yang berkedudukan pada tingkat daerah?

Jawaban: LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Inspektorat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Pendapatan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 167 170, Kurikulum Merdeka: Diskusi Lembaga Negara

LEMBAGA PADA DAERAH

Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubemur dan DPRD Provinsi)

Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten)

Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali Kota dan DPRD Kota)

Soal Halaman 159

Tugas Mandiri 5.2: 

Di waktu ini, eratnya persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia sering diganggu oleh munculnya paham-paham radikalisme serta terorisme yang berwujud di dalam bentuk tindakan kekerasan, juga tawuran, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal itu, tuliskanlah satu artikel yang ada kaitannya dengan masalah itu, banyaknya 7 sampai 10 paragraf.

Artikel yang kamu tuliskan paling tidak memuat analisis mengenai upaya penanganan yang diupayakan pemerintah guna mengatasi hal ini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 159

Yang dinamakan Radikalisme itu berupa suatu paham atau bisa juga dibilang aliran yang bersifat radikal di dalam dunia politik.

Disebut radikal karena ia menginginkan pembaharuan alias perubahan sosial dan aliran politik secara drastis dengan cara kekerasan.

Terorisme memakai kekerasan guna memunculkan ketakutan di dalam usaha mencapai tujuanya (terutama untuk tujuan politik), yakni praktik tindakan teror.

Pemerintah besiap sedia menangani terorisme dan radikalisme dan sadar ini mesti dikerjakan secara keseluruhan, bisa lewat pendidikan serta menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat.

Masyarakat mesti mempelajari esensi hidup bersama, sebab bangsa ini mempunyai Pancasila yang sesuai dengan ajaran seluruh agama dan kepercayaan di Republik Indonesia.

Pancasila juga mencerminkan watak bangsa jadi, bangsa ini mesti bergerak selaras dengan Pancasila. Misalnyanya masyarakat mengembangkan sikap toleransi di lingkungannya.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 159 165, Kurikulum Merdeka: Menelusur Lembaga Negara

Pemerintah bisa memperlancar hal ini dengan memberi hak yang sama pada seluruh umat yang beragama guna memeluk agama. Pemerintah melindungi rakyat untuk menjalankan kewajiban agamanya. Jika ada pihak yang menentang atau menghambat, mesti ditindak tegas.

Disamping itu, pendidikan juga disosialisasikan pada masyarakat. Diharapkan dengan sosialisasi  itu masyarakat dapat hidup rukun di tengah perbedaan yang ada sehingga tidak ada tempat untuk kemunculan radikalisme.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 12.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.