Terkait Presiden Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Solusi PHRI Badung

Terkait Presiden Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Kata PHRI Badung

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Hal itupun akan berdampak pada hotel dan restoran di Badung, mengingat wilayah Badung kerap digunakan untuk kegiatan pemerintah pusat.

Baca juga: Presiden Prabowo Potong Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, Hotel di Bali Terancam Sepi

Menyikapi hal itu Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya yang dikonfirmasi Minggu 22 Desember 2024 mengakui jika kebijakan pemerintah pusat itu merupakan ide yang sangat bagus.

Apalagi saat ini pemerintah sedang fokus dengan program mandiri pangan.

“Jadi anggaran itu kemungkinan akan digunakan untuk memberikan kesejahteraan pangan sesuai dengan visi beliau,” ujarnya.

Baca juga: Besaran UMK Badung 2025, Karyawan Hotel Bintang 5 Ikut Kecipratan, Dapat Kebijakan UMSK 1 Persen

Pihaknya mengakui jika anggaran itu dipotong maka akan berpengaruh pada hotel dan restoran yang ada di Badung.

Mengingat sebagian besar kegiatan kementerian dan dirjen di Bali dilaksanakan di Badung Selatan dan Denpasar.

“Tentu semua ini akan berkurang, rapat berapa kali ke Bali, rakor berapa kali. Sehingga ini akan mengurangi pendapatan dari pihak hotel dari segi meeting-nya,” jelasnya.

Baca juga: Tingkat Hunian Kamar Hotel di Denpasar Diharapkan Capai 90 Persen Saat Libur Nataru

Kendati demikian, wisatawan yang berlibur ke Bali masih menjadi sasaran hotel dan restoran di Badung.

Sehingga semua kunjungan itu yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan okupansi hotel.

“Kita harus gebyar sekarang untuk mendapatkan meeting-meeting petinggi negara yang datang ke Indonesia khususnya Bali."

"Bali ini kan terkenal dengan tempat meeting di dunia, atau yang kerap digunakan negara lain, artinya event-event yang bertaraf internasional,” bebernya.

Untuk menjadikan Bali sebagai tempat kunjungan yang paling bagus, perlu kiranya pelaku pariwisata untuk memaksimalkan pelayanan.

Selain itu peran pemerintah juga sangat penting dalam melakukan kerja sama dengan tour operator, brand ambassador di luar negeri dan yang lainnya.

“Selain pihak swasta, tentu kita juga harus bekerja sama dengan kedutaannya,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 yang dikeluarkan pada 7 November 2024.

Hal ini menurutnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024. (*)

Berita lainnya di Hotel di Bali