Bappeda Sebut Tak Masalah Jika Bali Tak Masuk Proyek Strategis Nasional di Tahun 2025

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Setiap tahun akan ada Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Sementara itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya masuk di Bali yakni pengelolaan sampah, Bandara Bali Utara hingga pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. 

Hal tersebut diungkapkan oleh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, pada Undangan Seminar Bank Indonesia, Selasa 14 Januari 2025. 

Ia juga mengatakan tak mempermasalahkan jika Bali tak kebagian Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Baca juga: Total Nilai Investasi Rp 2.785 Triliun, Kemenperin Kebut 41 PSN Kawasan Industri, BPS Catat Inflasi

“Nah Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sebetulnya hanya prioritas penyelesaian utama. Tidak masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pun tidak apa-apa artinya di luar Proyek Strategis Nasional (PSN) pun pasti ada program yang didukung difasilitasi oleh pusat gitu, jadi tidak harus masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) itu hanya menandakan bahwa ini strategis bagi nasional,” jelas Ika Putra. 

Ketika ditanya jika Bali tidak masuk dalam program Proyek Strategis Nasional (PSN), apakah akan mempengaruhi anggaran? Ika mengatakan hal tersebut tak mempengaruhi anggaran di Bali. 

“Tidak mempengaruhi, jadi di proyek infrastruktur pusat itu ada pembagian anggaran yang mana APBN yang mana sharing APBD sudah ada yang dari swasta pun bisa masuk Proyek Strategis Nasional (PSN),” sambungnya. 

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, pada Kamis 28 November 2024. 

Agendanya, Menteri Nusron akan memaparkan beberapa progres dan capaian terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Siang ini Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) terkait di ATR/BPN, akan bertemu dengan DPD RI, khususnya Badan Akuntabilitas Publik,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Harison Mocodompis dalam keterangannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Salah satu kemungkinan bahasan yang akan ditanyakan dalam pertemuan dengan DPD RI ini adalah perihal PSN antara lain proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan food estate Merauke. 

“Diketahui bahwa untuk bisa masuk dalam PSN itu diperlukan rekomendasi, salah satunya dari Kementerian ATR/BPN. Hal ini tentu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan penggunaan tanah atau lahannya," ungkap Harison Mocodompis.

Kumpulan Artikel Bali