Dewan dan Pemerintah Badung Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Badung bersama pemerintah setempat telah menandatangani nota kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rancangan Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada Rabu 28 Mei 2025.

RPJMD ini pun mencakup rencana pengentasan permasalahan utama di Gumi Keris, yakni air bersih, sampah, dan kemacetan.

Penandatanganan langsung dilakukan oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi para Wakil Ketua, AAN Ketut Agus Nadi Putra, Made Wijaya dan Made Sunarta.

Kemudian dadi pihak pemerintah langsung dipimpin Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, didampingi Wakil Bupati, Bagus Alit Sucipta, dan Sekda Ida Bagus Surya Suamba.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memgaku mengapresiasi kinerja Bupati Badung beserta jajaran yang telah menyusun rancangan awal RPJMD 2026-2029.

Terlebih sesuai aturan minimal 10 hari dari pembahasan awal RPJMD harus sudah ada penandatanganan nota kesepakatan. 

Astungkara 8 harinya sudah bisa kita selesai. Saya apresiasi juga kepada bapak bupati beserta jajarannya yang sudah menyusun rancangan awal RPJMD, dan sudah kami bahas juga,” ujarnya.

Rancangan awal RPJMD disebut telah mendapatkan respon positif dari seluruh anggota DPRD Badung.

Politisi asal Kuta ini menyebutkan, setiap anggota Dewan memiliki kepentingan untuk menentukan arah pembangunan di Kabupten Badung kedepannya. 

"Tentu mereka juga berkempetingan terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing. Begitu juga arah pembangunan strategis badung kedepan," ungkapnya.

Baca juga: 4 Pelaku Pencurian Mesin Molen di Proyek Jalan Babakan Badung Bali Diringkus Polisi

Anom Gumanti juga menerangkan, dalam RPJMD telah tercantum tiga pembangunan untuk penyelesaian permasalahan utama. Meliputi, air bersih, sampah, dan kemacetan.

Untuk itu pihaknya mendorong untuk sehera menyelasikan permaslahan tersebut. 

"Jadi apapun skemanya kami akan dukung, apalagi ini penting untuk pariwisata kita. Apalagi masalah kemacetan, kalau sampai stag bahaya juga. Kami dorong dan dukung pak bupati walaupun dengan skema pinjaman,” tegasnya.

Setelah penyelesaian permasalahan ini, pihaknya juga mengusulkan agar kedepannya mencoba membuat moda transportasi laut.

Seperti dapat dilakukan dengan membangun dermaga kecil dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan jalur menuju Canggu hingga Cemagi. 

Namun ia tetap meminta dilakukan kajian terlebih dahulu. 

“Jadi mereka yang dekat dari bandara tidak perlu melalui jalur darat. Tetapi bisa juga solusinya melalui laut,” imbuhnya. (*)