LPG 3 Kg Satu Harga Bakal Diterapkan 2026: Gas Elpiji Terjangkau dan Merata di Seluruh Indonesia

TRIBUN-BALI.COM – Pemerintah bersiap menerapkan kebijakan LPG 3 kg satu harga mulai 2026.

Langkah ini digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuat harga LPG subsidi lebih terjangkau, adil, dan merata di seluruh daerah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 sedang digodok.

Targetnya, kebijakan ini mampu menutup celah distribusi yang memicu lonjakan harga hingga menembus Rp 50.000 per tabung, padahal seharusnya di bawah Rp 20.000.

“Kami sedang bahas supaya tidak ada lagi gerakan tambahan di bawah. Kita tentukan saja satu harga,” ujar Bahlil saat rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu 2 Juli 2025.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, skema ini mirip dengan Pertamax: ada penetapan harga per wilayah yang mempertimbangkan biaya logistik.

Baca juga: VIDEO Mobil Pikap Pengangkut Gas LPG Terguling di Denpasar Bali, Arus Lalu Lintas Terganggu

Artinya, “satu harga” bukan benar-benar seragam di seluruh Indonesia, tapi tetap dikendalikan pemerintah pusat agar selisih harga tak liar.

Saat ini, harga eceran LPG 3 kg diatur pemerintah daerah, yang sering memicu disparitas tajam antarwilayah.

Di satu daerah, harga bisa melonjak sampai Rp 50.000 meski harga acuan nasional hanya Rp 14.000–Rp 19.000.

Kebijakan baru ini diharapkan menutup celah rantai distribusi yang terlalu panjang.

PT Pertamina Patra Niaga selaku pelaksana menyatakan siap mengikuti regulasi baru begitu disahkan.

Dampak Positif: Harga Stabil, Daya Beli Terselamatkan

Pengamat energi Universitas Padjajaran, Yayan Satyaki, menilai kebijakan ini akan membantu konsumen, khususnya di wilayah terpencil, serta mengurangi distorsi harga yang menggerus daya beli.

Meski demikian, ia mengingatkan Pertamina perlu menanggung beban tambahan untuk distribusi.

Bhima Yudhistira dari Celios juga setuju langkah ini penting untuk menahan lonjakan harga ke konsumen akhir.

Namun, Bhima mengingatkan pemerintah harus siap memberi kompensasi ke pengecer agar mereka tak “bermain” di harga retail.

Kritik Tajam: Blunder, Risiko Subsidi Bengkak