Disperindag Sebut Belum Ditemukan Beras Oplosan Beredar di Bali 

TRIBUN-BALI.COM – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali secara rutin melaksanakan pengawasan dan penertiban di pasar secara rutin, termasuk peredaran 212 merek beras dalam negeri yang terindikasi kuat dioplos. Kepala Disperindag Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata mengatakan sejauh ini belum ditemukan beras oplosan di pasar. 

“Kami rutin melaksanakan pengawasan dan penertiban ke lapangan pasar rakyat, pasar modern dan warung-warung. Astungkara sampai saat ini belum ditemukan atau ada laporan dari masyarakat terkait beras oplosan,” jelas Wiryanata, Rabu (16/7). 

Seperti diketahui, Menteri Pertanian bersama Satgas Pangan Polri menggelar pemeriksaan dan ditemukan sebanyak 212 merek beras dalam negeri terindikasi kuat dioplos. Hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri menunjukkan lebih dari 85 persen dari sampel beras yang diuji tidak memenuhi standar mutu.

Baca juga: POLISI Periksa Saksi, Amankan CCTV, APS Ganti Rugi Hilangnya Velg & Ban Mobil di Parkir Gedung

Baca juga: AS Kenakan Tarif 19 Persen ke Indonesia, RI Bakal Impor Produk Pertanian hingga Pesawat Boeing

Dari hasil yang didapat pengujian mutu dan pengawasan lapangan oleh tim Kementan dan Kementerian Perdagangan di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi menggunakan 136 sampel. Lebih parahnya lagi, banyak yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan berat kemasan dikurangi diam-diam. Kerugian negara ditaksir capai Rp 100 triliun per tahun.

Menurut Wiryanata, ciri-ciri beras oplosan secara umum kurang lebih beras tercium bau kimia atau bau yang tidak biasa saat baru dibuka dari kemasan. Selain itu, tekstur beras oplosan cenderung terasa lebih licin atau terlalu kering ketika disentuh, berbeda dengan beras murni yang sedikit berdebu karena masih memiliki sisa dedak. 

Diakuinya, beras oplosan jika dilihat dari kemasan sulit dibedakan. Maka dari itu jika masyarakat menemukan beras oplosan dapat melaporkan hal tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disperindag Provinsi Bali.

“Kalau dari kemasan agak susah dibedakan. (Untuk pengaduan) bisa langsung ke BPSK di bidang PKTN Disperindag Provinsi Bali,” kata dia. 

Sementara itu, Perum BULOG Kanwil Bali bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali berkoordinasi melaksanakan sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras periode Juni dan Juli 2025.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Bali, M. Anwar mengatakan adapun jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) Beras sebanyak 298.310 PBP. Dari jumlah keseluruhan penerima tersebut sekitar 50 persen berada di wilayah Kabupaten Karangasem dan Buleleng. 

“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan sedang berjalan dalam minggu ini dengan harapan selesai pada akhir Juli 2025. Jumlah tersebut sebanyak 298.310 PBP mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan masing-masing Penerima Bantuan berhak mendapatkan 20 kilogram beras yang merupakan 2 bulan alokasi yakni Juni dan Juli 2025,” jelasnya, Rabu (16/7). 

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya koordinasi yang baik, serta dukungan dari perangkat desa, masyarakat menjadi terbantu dan program tersebut dapat terselesaikan dengan baik sebelum akhir Juli 2025. 

Selain itu, untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran, Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan surat nomor: 173/TS.02.02/K/7/2025 tanggal 08 Juli 2025, memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di tingkat konsumen periode Juli-Desember 2025.

Dalam surat tersebut, Bapanas memerintahkan Perum BULOG untuk menyalurkan sebanyak 1.318.826.629 kg beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah di Indonesia. Perum BULOG Kanwil Bali mendapatkan alokasi sebanyak 18.463.573 kg beras CBP untuk disalurkan selama periode Juli-Desember 2025.

Program SPHP merupakan salah satu strategi utama dari Pemerintah dalam merespon terhadap tren kenaikan harga beras belakangan ini.

Oleh karenanya Penyaluran Program SPHP ini diharapkan tepat sasaran khususnya ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah, sehingga bisa memperoleh beras kualitas medium dengan harga murah dan masyarakat berhak membeli beras SPHP maksimal sebanyak 10 kilogram (kg) atau 2 karung beras SPHP dengan kemasan 5 kg.