SULAP TPA Suwung Bali Jadi Taman Kota? Gubernur Koster Bantah Penutupan karena Proyek Luxury KEK

TRIBUN-BALI.COM  - Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Suwung Denpasar menuai polemik dan sorotan terutama di media sosial (medsos).

Isu santer di balik penutupan TPA Suwung tersebut disebut-sebut akan dimanfaatkan proyek luxury di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali. Bahkan kabarnya, di seputaran kawasan tersebut akan dibangun mall. Seperti diketahui, luas kawasan TPA Suwung mencapai 32,4 hektare. 

Gubernur Bali, Wayan Koster menepis isu tersebut. Ia pun menanyakan sumber informasi tersebut. “Siapa mau bikin mall, coba sebutkan dulu, jangan gossip, sebutkan dulu,” jelas Koster saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (12/8). 

Baca juga: KONI Bali Gelar CdM Meeting Porprov XVI 2025, Diikuti 48 Cabor, Utamakan Persaudaraan Krama Bali

Baca juga: WIRAJAYA Targetkan Hanura Bali Kembali Peroleh 30 Kursi Legislatif

Ia pun kembali memaparkan kilas balik mengapa TPA Suwung harus segera ditutup. Di mana ketika di tahun 1980-an Kota Denpasar dan Kabupaten Badung masih menjadi satu wilayah sebab belum ada bypass yang menghubungkan. Karena TPA Suwung merupakan tempat kosong, maka warga membuang sampah ke kawasan TPA Suwung. 

Kemudian perkembangan terjadi saat Kota Denpasar menjadi wilayah administratif sendiri. Dan Kabupaten Badung menjadi kabupaten sendiri. Lalu terdapat pembangunan, di mana pada kiri, kanan, depan dan belakang sudah menjadi kawasan perkotaan dengan investasi strategis. 

“Memang sudah nggak layak dipertahankan di sana (TPA Suwung). Dan sekarang (sampah) sudah menggunung sampai 35 meter. Khan malu sebagai daerah wisata di tempat pusat kota kok ada tumpukan sampah, sudah tidak baik,” imbuhnya. 

Bahkan, kata Koster tanpa diperintahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pun ia sudah mengatakan TPA Suwung tidak layak beroperasi sejak menjabat sebagai Gubernur Bali pada periode pertama.

Saat itu, kewenangan TPA Suwung masih sepenuhnya dipegang Pemerintah Kota Denpasar. Dan saat ini, Koster mengatakan telah mengambil alih kembali TPA Suwung. Sehingga tak lagi menyalahkan bupati atau wali kota. 

Dikatakan, urusan sampah ditangani bersama-sama dengan bupati/wali kota se-Bali agar terkelola dengan baik satu pulau, satu pola, satu tata kelola. Setelah ditutup, rencananya TPA Suwung akan dijadikan taman kota. “Sebagian (TPA Suwung akan jadi Taman Kota), supaya rapi, bisa untuk jogging di sana nanti. Kalau Tahura kewenangan Provinsi (pengelola), ya nanti kerja sama dengan Provinsi,” kata dia. 

Dampak penutupan TPA Suwung, juga membuat sebagian warga membuang sampah ke sungai dan ada juga yang membakar sampah. Menanggapi hal tersebut, Koster menjelaskan memang harus pelan-pelan.

“Harus tertib, pelan-pelan kita, khan namanya perubahan besar, perlu waktu adaptasi. Khan banyak juga saya dapat laporan dari Bupati Badung, masyarakat banyak yang merespons positif TPA Suwung ditutup. Dia melakukan bagaimana caranya sendiri, tetapi ada juga yang belum siap rupanya buangnya ke sungai, ada juga. Sehingga volume sampah ke sungai. Pelan-pelan, tapi saya kira tidak akan lama,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack) mengatakan pihaknya baru mengamati isu-isu tentang TPA Suwung dijadikan proyek luxury di KEK Kura-kura Bali. 

“Kita akan pikirkan, tapi jujur belum sampai ke DPRD. Kami hanya baru mengamati. Tentu setelah hari jadi Pemprov Bali tanggal 14 kita akan memberikan pendapat. Hari ini (kemarin) kami konsentrasi dulu untuk itu,” jelasnya, Selasa (12/8).

Lebih lanjutnya ia mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan eksekutif mengenai hal tersebut untuk menjawab masyarakat. “Kalau secara resmi khan belum. Tapi kami juga pembaca medsos,” imbuhnya. 

Dewa Jack juga meminta agar tak berangan-angan terlebih isu penutupan TPA Suwung akan menjadi berbagai infrastruktur juga sebelumnya sudah gencar beredar. “Janganlah berandai-andai. Dari dulu juga begitu. Khan jadi begini, khan jadi bandara, khan jadi begini. Belum sampai ke DPRD,” kata dia.