Jawaban Pengayaan, Soal Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Halaman 135 Kurikulum Merdeka

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Inilah jawaban soal kegiatan siswa Pengayaan, kunci jawaban IPS kelas 9 halaman 135 Kurikulum Merdeka.

Kali ini kita akan membahas soal pada Tema 04 yang berjudul Tantangan Pembangunan Indonesia sesuai dengan buku IPS kelas 9 Kurikulum Merdeka edisi tahun 2022.

Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 135 Kurikulum Merdeka

Soal yang akan kita selesaikan adalah soal pada halaman 135 pada kegiatan siswa Pengayaan tentang isi Dekrit Presiden tahun 1959.

Jawaban di bawah ini diharapkan bisa membantu siswa sebagai alternatif jawaban untuk menyelesaikan soal pada halaman 135 di buku siswa Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9.

Baca juga: Jawaban Lembar Aktivitas 13, Soal Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Halaman 97 Kurikulum Merdeka

Pengayaan

Apa saja isi dari Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar dari perubahan tatanan negara tersebut?

Jawaban:

Dekrit Presiden tahun 1959 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit ini telah memiliki dampak signifikan terhadap tatanan negara Indonesia, termasuk mengakhiri sistem Konstitusi sementara 1950 dan mengembalikan Konstitusi 1945 sebagai dasar hukum negara.

Berikut isi Dekrit Presiden 1959:

Pembubaran Konstitusi Sementara 1950

Dekrit ini mengakhiri Konstitusi Sementara 1950 (UUDS 1950), yang sebelumnya menggantikan Konstitusi 1945 setelah Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer.

Pengembalian kepada Konstitusi 1945

Dekrit ini menetapkan bahwa Konstitusi 1945 (UUD 1945) kembali menjadi dasar hukum dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, sistem pemerintahan kembali ke sistem yang telah digunakan pada masa awal kemerdekaan, yang dikenal sebagai sistem presidensial.

Baca juga: Jawaban Lembar Aktivitas 11, Soal Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Halaman 94 Kurikulum Merdeka

Pembentukan MPRS

Dekrit ini memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang akan bertugas untuk meratifikasi perubahan ini dan menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan sesuai dengan Konstitusi 1945.

Pengangkatan dan Penetapan Presiden

Dekrit ini juga memperkuat posisi Presiden Soekarno dan memberikan wewenang luas kepadanya dalam pemerintahan.

Pada saat yang sama, posisi perdana menteri dan kabinet, yang merupakan bagian dari sistem parlementer, dibubarkan.

Baca juga: Jawaban Lembar Aktivitas 10, Soal Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 9 Halaman 92 Kurikulum Merdeka

Penerapan Sistem Presidensial

Dengan diterapkannya kembali Konstitusi 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem parlementer yang mengutamakan kekuasaan legislatif menjadi sistem presidensial yang memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada Presiden.

Perlu diketahui, Dekrit Presiden 1959 merupakan respons Soekarno terhadap ketidakstabilan politik dan krisis pemerintahan yang terjadi pada saat itu.

Pengembalian Konstitusi 1945 diharapkan dapat mengatasi konflik politik yang terjadi dan mengembalikan kestabilan pemerintahan dengan memberikan wewenang yang lebih terpusat kepada Presiden.

Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966), Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur kekuatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama kabinet Gotong Royong.

Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini diantaranya dengan mempopulerkan kampanye Nasakom yang mempersatukan tiga ideologi politik besar, yakni Nasionalis, Agamis, dan Komunis.

Namun sayangnya persatuan tersebut tidak bisa bertahan lama karena di akhir masa kepemimpinannya Indonesia mengalami berbagai krisis yang memicu konflik besar hingga beralihnya kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru.

Selain mengalami perubahan sistem pemerintahan, pada masa Orde Lama Indonesia juga pernah mengalami perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat atau federasi.

Dampaknya, konstitusi negara atau Undang-Undang Dasarnya pun ikut mengalami perubahan. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pernah memiliki undang-undang yang lain.

Undang-undang tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 (UUD RIS 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Demikian jawaban soal IPS kelas 9 halaman 135 Kurikulum Merdeka, Pengayaan sesuai dengan buku siswa Ilmu Pengetahuan Sosial edisi tahun 2022.

Disclaimer

Kunci jawaban diatas bersifat alternatif jawaban sehingga para siswa bisa memberikan eksplorasi jawaban lain.

Kunci jawaban soal diatas bisa saja berbeda sesuai dengan pemahaman tenaga pengajar atau murid. (*)