Berita Bali

PREDIKSI Pengamat: Kenaikan PBB Dikhawatirkan Buat Harga Akomodasi Pariwisata Naik di Bali 

PREDIKSI Pengamat: Kenaikan PBB Dikhawatirkan Buat Harga Akomodasi Pariwisata Naik di Bali 

Tribun Bali/Istimewa
Ilustrasi pajak 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Hingga kini pariwisata masih memiliki peran vital pada perekonomian Bali.

Perekonomian Bali tumbuh 5,95 persen pada Triwulan II 2025 yang didorong oleh sektor pariwisata yaitu akomodasi makanan dan minuman (akmamin), transportasi, maupun perdagangan. Kenaikan PBB di sektor komersil dikahwatirkan akan menekan perkembangan pariwisata.

Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M. mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pariwisata menunjukan peran vital sektor tersebut.

Namun kenaikan PBB untuk sektor komersil bisa menjadi dilema. 

Baca juga: HARGA BBM Pertamina Hari Ini 23 Agustus di Bali dan Seluruh Indonesia, Non-Subsidi Kompak Turun

"Di satu sisi penerimaan PAD meningkat melalui pajak. Disisi lain beban biaya operasional pelaku usaha pariwisata bertambah yang berpotensi melemahkan daya saing," jelasnya pada, Jumat 22 Agustus 2025. 

Lebih lanjut dikatakannya, jika kondisi ini tidak diimbangi dengan regulasi dan insentif yang tepat, akan bisa mengurangi investasi baru dan menekan pertumbuhan jangka panjang.

Kondisi lain yang menurutnya mungkin terjadi adalah adaptasi pelaku usaha pariwisata terhadap kebijakan kenaikan PBB dengan menyesuaikan harga dan strategi bisnis.

Baca juga: Bram Peraih Medali Emas PON Tantang De Gadjah Duel di Atas Ring, Siap Buat KO di Ronde Kedua

"Hal ini bisa memicu kenaikan harga akomodasi yang berimbas pada tingkat kunjungan wisatawan," imbuhnya. 

Kondisi tersebut menurutnya, harus disertai dengan peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, serta promosi destinasi untuk dapat memberikan dampaknya bisa positif.

Terutama untuk menjaga kunjungan wisatawan di tengah persaingan yang ketat dengan negara-negara lain. 

Disisi lain, Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) mengatakan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan PAD sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dengan mendorong diversifikasi ekonomi non-pariwisata sebagai penyeimbang. 

 


Diversifikasi ekonomi non pariwisata dapat diarahkan pada sektor pertanian modern seperti pengembangan tanaman hortikultura bernilai ekspor dan agroindustri berbasis lokal. Selain itu, perikanan dan kelautan seperti budidaya rumput laut di wilayah pesisir juga dikatakannya potensial. 

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved