Tanggapi PU Fraksi DPRD, Bupati Bangli Tegaskan Rancangan APBD 2026 Bijak

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemkab Bangli memberikan tanggapan dan penjelasan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Bangli terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026, Senin 27 Oktober 2026.

Dalam tanggapannya, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta menjelaskan bahwa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, termasuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

"Pemkab Bangli juga telah melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendekatan Intensifikasi dan diversifikasi serta dengan berbagai inovasi berbasis digitalisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menggunakan Aplikasi e-Planing dan e-Bugeting terintegrasi yaitu SIPD RI untuk mengelola seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah secara terpadu dan digital.

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli sepakat bahwa persoalan krusial seperti stunting, angka kemiskinan ekstrim, pengangguran, dan infrastruktur jalan yang masih banyak perlu perbaikan harus ditangani dengan bijak dan prioritas.

"Kita harus bijak dalam merencanakan belanja dengan kondisi keuangan kita yang ada, terlebih bahwa hal yang krusial di atas memang sudah diatur dalam Permendagri 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Sedana Arta.

Dengan demikian, Pemkab Bangli berharap dapat menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 yang efektif dan berkeadilan, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Bangli. (*)